Bahlil Menteri ESDM, Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN Otomatis Dijabat Rosan
- Antara
Jakarta, VIVA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan jabatan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), akan dilimpahkan ke Rosan Roeslani. Hal ini seiring dengan pergantian posisi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini diduduki oleh Rosan.
Bahlil mengatakan, dirinya akan berkomunikasi dengan Rosan terkait posisi Kepala Satgas IKN. Sebab, jabatan Satgas ini melekat pada jabatan menteri investasi.
"Satgas itu melekat pada jabatan, itu melekat pada jabatan menteri investasi. Saya sudah pindah ke Kementerian ESDM, Ketua Satgasnya tetap menteri investasi Pak Rosan," ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) , Bahlil Lahadalia
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Bahlil menilai, Rosan merupakan seniornya yang nantinya akan berkoordinasi terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.
"Pak Rosan ini senior saya, sebagian dari pada pekerjaan Kementerian ESDM itu hilirnya itu di Kementerian Investasi, utamanya soal IUP," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024.Â
Selain itu, Jokowi juga melantik Supratman Andi Atgas menjadi Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna Laoly. Kemudian, Rosan Roeslani dilantik jadi Menteri Investasi/Kepala BKPM menggantikan Bahlil.
Untuk pengangkatan Bahlil, Supratman dan Rosan sebagai Menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Bahlil serta Jajaran Kepengurusan Partai Golkar Resmi Terima SK dari Kementerian Hukum
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran Partai Golkar telah resmi menerima Surat Keterangan (SK) periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
