Puan Minta Pemerintah Penuhi Kriteria Belanja yang Berkualitas untuk Rakyat
Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah harus mengalokasikan dana APBN seefektif mungkin. Pasalnya, dana APBN berasal dari uang rakyat sehingga harus dapat mempermudah pelayanan bagi rakyat.
"Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan; memperoleh pemberdayaan ekonomi; membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat; dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," ujar Puan dalam pidato Sidang Paripurna ke-1 masa sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Puan mengingatkan pemerintah harus memiliki indikator yang terukur untuk mengalokasikan anggaran program di setiap kementerian/lembaga. Ia berharap agar belanja negara harus memenuhi kriteria belanja yang berkualitas.
"Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending," kata Puan.
Pedagang pasar tradisional menunjukan dagangan minyak goreng (Foto ilustrasi).
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww
Pemerintah, dia menambahkan, harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar tercapai dna Indonesia bisa keluar dari middle income trap.
"Masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya; masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," katanya.
Pembangunan Tak Berjalan jika Kotak Kosong Menang, Menurut Rumah Demokrasi
Pendiri Rumah Demokrasi beranggapan kemenangan kotak kosong membuat pembangunan tidak dapat berjalan selama lima tahun jika tidak ada kepala daerah definitif.
