Belanja RAPBN 2025 Dipatok Rp 3.613 T, Buat Pendidikan hingga Makan Bergizi Gratis Rp 722,6 T
- Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif.
Dia menegaskan, rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.
"Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan i tang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi saat menyampaikan RAPBN 2025 beserta Nota Keuangan, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Presiden pun membeberkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025. Dimana, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun.
Momen Presiden Jokowi dengan Prabowo Jalan Bereng Usai Sidang Tahunan MPR DPR
- AP Photo/Tatan Syuflana
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Selain itu, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Sementara anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Kemudian, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara. Tujuannya untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Makan Bergizi Gratis di SMPN 2 Curug, kab Tangerang
- Antara
Selanjutnya, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Lalu untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Terakhir yakni anggaran transfer ke daerah yang direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerja sama antar-daerah.
"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, san kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," ujarnya.
Demokrasi dalam Arus Globalisasi: Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan
The Economist menggambarkan situasi kegentingan demokrasi berlangsung secara sistemik di berbagai belahan dunia. Indonesia dikategorikan sebagai 'demokrasi yang cacat'.
