Puan Sebut Pemerintah Sudah Tarik Utang Sangat Besar di 5 Tahun Terakhir Kepemimpinan Jokowi
- Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani menyebut, dalam lima tahun ini atau di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemerintah telah melakukan penarikan utang yang sangat besar. Hal ini dilakukan seiring dengan kondisi perekonomian yang menghadapi beberapa guncangan.
Puan mengatakan, APBN merupakan salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun, APBN juga telah mengalami koreksi sangat dalam untuk menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat.
"Penurunan penerimaan perpajakan, dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar. Sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar," ujar Puan dalam Pidato Presiden RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Ketua DPR RI Puan Maharani di Pembukaan Sidang Paripurna 1 periode 2024-2025
- TV Parlemen
Puan menuturkan, dalam lima tahun ini Indonesia telah menghadapi berbagai gelombang. Hal ini mulai dari pandemi COVID-19, regional antar negara, ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global.
"Lima tahun terakhir perjalanan kita, sebagai bangsa dan negara, seperti berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti," terangnya.
Menurutnya, adanya gejolak dan ketidakpastian global tersebut, telah berdampak langsung terhadap kehidupan kita sebagai bangsa dan negara.
"Walaupun demikian, terimakasih kami ucapkan atas gotong royong, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, sampai 31 Juli 2024 Pemerintah telah menarik utang baru hingga sebesar Rp 266,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan 41,1 persen dari target penarikan utang 2024 yang sebesar Rp 648,1 triliun.
Realisasi penarikan utang itu diakui menkeu naik 36,6 persen secara year-on-year (yoy). Hal itu sebagai langkah antisipatif guna merespons pelemahan ekonomi, khususnya dari sisi penerimaan akibat mulai melandainya harga komoditas.
"Di bulan ketujuh ini, realisasinya baru 41,1 persen. Tumbuhnya memang cukup tinggi, karena tahun lalu penerimaan kita juga cukup tinggi dari berbagai komoditas yang mengalami booming," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Agustus 2024 di kantornya, Selasa, 13 Agustus 2024.
Dia merinci, pembiayaan utang sampai Juli 2024 itu antara lain mencakup penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 253 triliun, atau 38 persen dari target sebesar Rp 666,4 triliun. Pertumbuhannya sendiri tercatat mencapai 37,5 persen secara yoy.
