Jokowi Pamer Anggaran KIS Rp 361 Triliun Disalurkan Bantu Biayai 92 Juta Peserta JKN
Jakarta, VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan capaian kinerjanya dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting pada 2024. Termasuk terkait anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menghabiskan anggaran ratusan triliun selama dia menjabat.
Hal itu dia sampaikan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
“Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023,” kata Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga mengklaim penurunan angka pengangguran, yang turun dari 5,7 persen pada 2023 menjadi 4,8 persen pada 2024.
Presiden Joko Widodo menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jokowi juga memamerkan kinerjanya dalam berbagai program bantuan yang dirancang untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satunya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 361 triliun selama 10 tahun terakhir.
“Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun,” ujarnya
Jokowi menambahkan, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 113 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama satu dasawarsa terakhir.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari sekolah dasar hingga tingkat menengah atas.
Selain itu, dikatakan, Rp 225 triliun juga dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) selama 10 tahun terakhir, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.
Jokowi juga melaporkan, sekitar Rp 60,3 triliun telah dipakai untuk program Pra Kerja selama lima tahun terakhir. Mantan Gubernur Jakarta itu menyebut program ini bermanfaat dalam meningkatkan keahlian bagi 18,8 juta pekerja di Indonesia.
