Bos JPMorgan Usulkan AS Terapkan Aturan Buffet Atasi Pembengkakan Utang
- Fox Business
Jakarta, VIVA – Chief Executive Officer JPMorgan Chase Jamie Dimon menuturkan mempunyai strategi untuk mengatasi utang nasional Amerika Serikat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, kemungkinan besar usulannya ini akan ditolak kalangan orang-orang kaya.
Pemikiran Dimon mengacu pada utang AS yang menyita perhatian para ekonom yang mulai mengimbau pengeluaran AS kian tinggi. Sementara pertumbuhan ekonomi negara Paman Sam relatif melambat sehingga tidak cukup untuk mengimbanginya.
Pemerintah AS sudah banyak memberikan subsidi kepada warga selama lima tahun terakhir. Terhitung sejak COVID-19 melanda sampai pasca pandemi untuk mengatasi dampak penyakit mematikan tersebut. Sedangkan tagihan utang harus tetap dibayar.
Ada dua strategi yang Dimon usulkan untuk menyelesaikan permasalahan utang AS. Pertama Berfokus pada pertumbuhan ekonomi untuk menyeimbangkan kembali rasio utang terhadap PDB. Kedua, mengatur ulang sistem pajak untuk keluarga kelas menengah (middle class).
ilustrasi gaji yang diterima
- vstory
Dimon mengatakan sangat mungkin bagi AS tetap mengeluarkan dana untuk kepentingan dana militer sambil mengurangi nilai utangnya. Dimon tak memungkiri masalah geopolitik jadi resiko terbesar bagi ekonomi global sehingga tak salah untuk mengalokasikan PDB negara untuk meningkatkan kekuatan militer.
"Saya akan menghabiskan uang yang membantu Amerika menjadi negara yang lebih baik melalui infrastruktur, kredit pajak penghasilan (EITC), militer. Saya akan memiliki sistem pajak internasional yang kompetitif dan kemudian saya akan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi," jelas Dimon, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat, 16 Agustus 2024.
Investor veteran itu menuturkan dirinya akan mengenakan pajak yang lebih besar untuk orang-orang kaya sebagai jalan melunasi utang AS. Praktek ini sejalan dengan aturan Warren Buffett.
Aturan Buffett menyatakan tidak ada rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari US$ 1 juta per tahun sehingga harus membayar porsi pendapatan yang lebih kecil daripada keluarga kelas menengah. Istilah ini secara tak langsung mengisyaratkan adanya ketidaksetaraan pajak di AS.
Pada tahun 2024, tarif pajak Jaminan Sosial untuk karyawan adalah 7,65 persen sementara wiraswasta membayar pajak sebesar 15,3 persen. Dimana batas pajak maksimum sebesar US$ 168 ribu,
Artinya individu yang berpenghasilan jauh lebih banyak tidak membayar proporsi yang lebih tinggi daripada mereka yang berpenghasilan di bawah standar. Sepakat dengan Dimon, penelitian juga menyoroti tarif pajak penghasilan AS tidak adil.
Ilustrasi pajak.
- Freepik
Pada tahun 2023, Internal Revenue Service (IRS) merilis data rata-rata pajak penghasilan yang dibayarkan per persentil pendapatan. Misalnya, 1 persen dari orang berpendapatan tertinggi membayar 26 persen pajak. Kemudian 5 persen membayar 22,4 persen. Rasio ini menurun semakin ke bawah persentil pendapatan, dengan 50 persen terbawah membayar 3,1 persen sebagai pajak.
Laporan resmi pemerintah AS menggunakan serangkaian metrik yang lebih spesifik, menemukan porsi pajak yang dibayarkan oleh orang Amerika yang paling kaya sebenarnya jauh lebih rendah. Laporan bulan September mengungkapkan 400 keluarga terkaya di Amerika hanya membayar pajak sebesar 8,2 persen dari pendapatan.
Lebih jauh lagi, sebuah studi tahun 2021 oleh Biro Riset Ekonomi Nasional menemukan adanya penghindaran pajak di kalangan warga Amerika berpendapatan tertinggi.
Meskipun perubahan kebijakan pajak mungkin akan menjadi masalah bagi warga Amerika yang berpenghasilan tinggi, Dimon optimis tentang dampak rencananya terhadap ekonomi yang lebih luas.
Indonesia di Atas AS dan Rusia dalam Hal Ini
Indonesia berada di peringkat ketiga untuk adopsi kripto di dunia, naik empat tingkat dari tahun lalu yang berada di peringkat ketujuh. Melampaui AS dan Rusia.
