BI Sebut Surplusnya Neraca Perdagangan RI Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2024 sebesar US$0,47 miliar. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada Juni 2024 sebesar US$2,39 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan, surplus neraca perdagangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.
"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujar Erwin dalam keterangannya Jumat, 16 Agustus 2024.
Menurut Erwin, surplus neraca perdagangan yang berlanjut terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang tetap baik. Neraca perdagangan non migas Juli 2024 mencatat surplus sebesar US$2,61 miliar, yang mana sejalan dengan ekspor non migas yang meningkat mencapai US$20,79 miliar dan impor non migas yang juga meningkat mencapai US$18,18 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono.
- BI
Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut didukung oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti bijih logam, terak, dan abu maupun ekspor produk manufaktur seperti logam mulia dan perhiasan/permata, mesin dan peralatan elektrik serta kendaraan dan bagiannya.
"Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia," imbuhnya.
Gedung Bank Indonesia
- Dok. VIVA.co.id
Sementara itu, impor nonmigas meningkat terutama impor bahan baku dan barang modal yang mendukung aktivitas ekonomi domestik. Adapun defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat mencapai US$2,13 miliar pada Juli 2024 sejalan dengan peningkatan impor migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan ekspor migas.
BI Ungkap Sulitnya Rekam Transaksi Syariah ke PDB
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyebut, pihaknya masih kesulitan merekam jejak transaksi dalam ekonomi syariah yang terjadi di masyarakat.
