Moeldoko Rakor dengan Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, KSP Usul Bentuk Satgas Pengendalian Karbon
- KSP
Jakarta, VIVA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan Kantor Staf Presiden (KSP) mengusulkan pembuatan Satuan Tugas (Satgas) terkait pengendalian karbon untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi dengan Burhanuddin Abdullah selaku Tim Ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Usulan pembuatan Satgas itu, kata Moeldoko untuk memulai pembahasan (inisiasi) sinkronisasi dan transisi keberlanjutan implementasi kebijakan tersebut.
“Saran saya bentuk dulu Satgas dalam rangka merumuskan badannya secara struktural, ini untuk memudahkan transisi pembentukan badan nantinya,” kata Moeldoko melalui keterangannya pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
- VIVA/M Ali Wafa
Menurut dia, Pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memiliki sejumlah rumusan kebijakan rendah karbon dalam RPJMN, serta memiliki komitmen penurunan emisi karbon.
“Dalam masa transisi pemerintahan ini harapannya bisa ada kebijakan yang lebih mengakselerasi dalam kepemimpinan selanjutnya,” ujarnya.
Kata dia, Satgas ini fungsinya menyiapkan Peraturan Pemerintah terkait pembentukan Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) pasca pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, yang akan dipimpin oleh Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan Ishak Saing sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden.
Moeldoko menyebut Indonesia memiliki tantangan pembiayaan dalam rangka memenuhi target penurunan emisi di Tahun 2030. Sehingga, lanjut dia, dibutuhkan pembiayaan mencapai Rp4.000 triliun - Rp5.000 triliun, dan Rp 15.000 triliun untuk mencapai Net Zero Emission di Tahun 2060 atau lebih cepat.
Dengan demikian, Moeldoko mengatakan potensi perdagangan karbon di Indonesia sangat besar karena memiliki kekayaan alam, salah satunya banyak hutan tropis, keanekaragaman hayati laut dan pesisir (blue carbon) berupa mangrove serta lahan gambut yang dapat menjadi sumber penyerapan karbon dan sangat penting dalam mengatasi krisis iklim.
“Indonesia bisa menangkap potensi ekonomi yang besar dari pasar karbon dan menjadi sumber penerimaan negara yang besar, baik melalui perdagangan karbon secara bilateral maupun mekanisme bursa karbon,” ungkapnya.
