Ralisasi Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp 11,2 Triliun hingga Juli 2024
- Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, sampai Juli 2024, realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai Rp 11,2 triliun. Realisasi itu setara 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan, yang sebesar Rp 42,5 triliun hingga akhir 2024 mendatang.
"Yang baru cair memang Rp 11,2 triliun untuk pagu 2024 ini, di mana total nilai (anggaran)-nya mencapai sebesar Rp 42,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Agustus 2024 di kantornya, Selasa, 13 Agustus 2024.
Meski demikian, Menkeu meyakini bahwa nantinya masih akan ada akselerasi penyerapan anggaran pembangunan IKN tersebut, sampai akhir tahun 2024 ini. "Masih akan ada penyerapan, dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di kuartal III maupun di kuartal terakhir (2024)," ujarnya.
Terlebih, Menkeu memastikan bahwa Kementerian PUPR sendiri juga sudah memiliki 108 kontrak pembangunan senilai Rp 84,2 triliun, meskipun belum semuanya bisa terserap. Hal itu karena walaupun kontraknya sudah terealisasi, namun pencairannya tetap harus menunggu progres pembangunan di lapangan dan pola pembayaran dengan skema termin.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Pak Basuki (Menteri PUPR) mengatakan, ada 108 paket dengan nilai Rp 84,2 triliun yang sudah dikontrakkan. Tapi bukan berarti sudah dikontrakkan dan uangnya sudah keluar. Karena mereka have to deliver, baru kita pay, atau ada perjanjian kontraknya per termin," ujarnya.
Selain itu, Menkeu juga memaparkan bahwa total alokasi anggaran IKN untuk tahun 2022-2024 mencapai sebesar Rp 75 triliun. Di mana pada 2022 realisasinya mencapai sebesar Rp 5,5 triliun, hingga kemudian meningkat signifikan menjadi Rp 27 triliun di tahun 2023.
Presiden Jokowi Ajak Wapres dan Para Menteri Keliling IKN
- Sekretariat Presiden
"Dengan realisasi untuk klaster infrastruktur tercatat sebesar Rp 9 triliun, dari pagu anggaran yang sebesar Rp 39,3 triliun," kata Sri Mulyani.
Dia merinci, realisasi anggaran itu antara lain terserap untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian lain, serta gedung Otorita IKN (OIKN). Lalu ada pula realisasi untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
"Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja VVIP, jalan tol IKN, jembatan IKN, fasilitas air dengan 22 embung sebagai tampungan air, yang akan dinaikkan menjadi 60 embung," ujarnya.
Sebagai informasi, realisasi untuk klaster non-infrastruktur tercatat mencapai Rp 2,2 triliun, dari pagu anggaran yang sebesar Rp 3,3 triliun. Pemanfaatannya antara lain yakni untuk perencanaan, pemetaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan, pemantauan, promosi, sosialisasi IKN, evaluasi, hingga operasional OIKN.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
