APPBI Minta Pemerintah Fokus Cegah Masuknya Barang Impor Ilegal di Pelabuhan
- VIVA/Muhamad Solihin
Jakarta, VIVA– Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta Pemerintah lebih tegas lagi menindak peredaran barang-barang ilegal yang beredar di Indonesia. Meski sebelumnya Kemendag telah membentuk satgas untuk mengatasi peredaran barang ilegal, namun ternyata masalah belum selesai.
APPBI menilai langkah yang dilakukan pemerintah tersebut belum efektif karena pengawasan di hulu yakni di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang-barang ilegal belum berjalan maksimal.
"Kami mendorong pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang tidak terkontrol. Banyak produk ilegal masuk melalui jalur-jalur yang tidak diawasi dengan baik," kata Ketua Dewan Pembina APPBI Arnes Lukman, melalui keterangannya, dikutip Sabtu, 10 Agustus 2024.
Ilustrasi ekspor impor.
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Lebih lanjut, Arnes menyatakan, Bea Cukai juga memiliki peran penting dalam pengawasan ini. Dia berpendapat, peningkatan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan harus menjadi prioritas utama.
"Pintu masuk barang kan dari Pelabuhan, tindakan sudah harus selesai disana dan tidak boleh beredar. Jadi pemerintah harus fokus," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus bisa membedakan mana barang merek global dengan barang penyelundupan. Menurutnya, barang merek global harusnya tidak dipersulit untuk masuk ke dalam negeri.
"Yang paling tepat disasar pemerintah adalah maraknya penyelundupan barang impor, karena yang jadi musuh bersama kita itu penyelundupan. Jangan malah dibenturkan antara merek global dan merek lokal," tambahnya.
Jalan Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok permudah arus barang.
- VIVA.co.id/Fikri Halim
Maksud pemerintah, lanjut Arnes, membuat regulasi impor yang menyasar produk tertentu karena memang perlu adanya proteksi terhadap produk lokal itu baik, tapi karena tidak spesifik dan detail akibatnya berdampak ke semua segmen produk termasuk luxury brand yang sebenarnya segmen ini juga cukup kontributif di dalam roda perekonomian nasional.
"Akibat peraturan yang complicated, dampaknya jadi kemana-mana. Yang mesti dijaga itu kebijakan soal impor harus jelas dan bisa "cover both side", baik bagi produk, pasar, konsumen, produsen maupun importir," pungkas managing director Plaza Indonesia ini.
KADI Selidiki Antidumping Impor Kertas Karton Kemasan Dupleks dari Korsel-Malaysia
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mulai melakukan penyelidikan antidumping impor produk kertas karton kemasan dupleks (duplex board) dari Korea Selatan
