Keponakan Prabowo: Saya Masuk Kemenkeu untuk Belajar Agar Tata Kelola Lebih Baik
- Anisa Aulia/VIVA.
Jakarta, VIVA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II sekaligus keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono menyebut kehadirannya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini untuk belajar.
Thomas sendiri sebelumnya merupakan anggota dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dia resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II, usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada 18 Juli 2024 atau tiga bulan sebelum akhir masa pemerintahan Jokowi.
"Mungkin saya bisa katakan, saya masuk Kementerian Keuangan untuk belajar dari bapak ibu sekalian supaya bisa lebih baik tata kelola di bawah hal-hal seperti itu," ujar Thomas dalam acara Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan, Selasa, 6 Agustus 2024.
Profil Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Akan Dilantik jadi Wamenkeu
- Foto: Gerindra
Thomas menceritakan, sebelum menjabat sebagai Wamenkeu II, dia merupakan salah satu pejabat di partai yang dinahkodai oleh Prabowo, yakni Gerindra. Menurutnya, di Gerindra sangat mengutamakan keterbukaan publik. Sehingga dengan itu, menurutnya transparansi di level Kemenkeu menjadi penting.
"Di Gerindra kita hanya di level DPP, ini di Kementerian Keuangan itu sampai jenjang yang bawah itu sesuatu yang luar biasa, sebagai seseorang yang tau proses keterbukaan informasi publik itu seperti apa, itu sesuatu yang luar biasa," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menyebut, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sangat penting. Menurutnya, dengan keterbukaan informasi dan transparansi akan membuat masyarakat berperan aktif dalam memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan bebas dari korupsi.Â
"Kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Keuangan dapat terjaga apabila kita semua memahami urgensi keterbukaan informasi publik yang juga merupakan salah satu hak dari masyarakat," jelasnya.
OJK Sebut Aturan Hapus Utang Petani hingga Nelayan Sedang Digodok Kemenkeu
OJK mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang menggodok aturan untuk menghapus utang petani dan nelayan yang ada di perbankan.
