Sri Mulyani Sebut Utang Rp 214,7 Triliun per Juni 2024 Masih Sesuai Target APBN
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi utang sebesar Rp 214,7 triliun per Juni 2024 tetap sesuai target APBN.
"Pembiayaan utang masih on-track untuk memenuhi kebutuhan APBN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers 'Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2024', di Kantor Pusat LPS, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.
Dia menjelaskan, realisasi itu setara 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp 648,1 triliun, yang terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 206,2 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp 8,5 triliun.
Ilustrasi peningkatan utang pemerintah Indonesia.
- Halomoney
Sri Mulyani menegaskan, pengelolaan pembiayaan utang dilaksanakan secara hati-hati dan terukur, dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan pasar keuangan. Pengelolaan utang pun dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas pemerintah, serta menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang.
Kemudian untuk realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp 47,8 triliun, digunakan untuk mendukung peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Secara umum, realisasi pembiayaan anggaran hingga semester I-2024 mencapai Rp 168,0 triliun atau 32,1 persen dari APBN," ujarnya.
Diketahui, Belum lama ini Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) mengumumkan peringkat kredit jangka panjang Indonesia bertahan pada level BBB, sementara jangka pendek pada A-2 dengan outlook stabil. Karenanya, Sri Mulyani juga sempat mengatakan bahwa hal itu membuktikan Indonesia mampu mengelola utang dengan akuntabel.
"Pemerintah mengelola utang secara hati-hati serta akuntabel dengan pemilihan tingkat risiko portofolio yang cermat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat," ujarnya.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
