50 Persen Lebih Masyarakat Indonesia Melek Literasi Keuangan, Apa Sih Kriterianya?

Ilustrasi mengatur keuangan
Sumber :
  • Halomoney.co.id

Jakarta, VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024. Ini merupakan survei tahunan untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Survei: Mayoritas Publik Optimis Ekonomi RI 2025 di Era Prabowo Bisa Lebih Baik

Survei ini juga bertujuan untuk evaluasi terhadap efektivitas program literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu juga berfungsi sebagai bahan perencanaan program kegiatan literasi dan inklusi keuangan di tahun berikutnya.

Hal tersebut dipaparkan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Berdasarkan hasil dari SNLIK, tercatat bahwa lebih dari 50 persen masyarakat Indonesia memiliki literasi dan inklusi keuangan.

Survei LPI: Mayoritas Publik Bersentimen Positif Yakin Prabowo Bisa Bawa RI Lebih Baik

"Indeks literasi keuangan masyarakat di Indonesia berada di angka 65,43 persen. Sedangkan untuk inklusi keuangan sebesar 75,02 persen," kata Amalia dalam paparannya hari ini, Jumat, 2 Agustus 2024.

OJK dan BPS.

Photo :
  • Rahmat Fatahillah Ilham/VIVA.
LPI Survei 10 Menteri Kabinet Prabowo dengan Kinerja Terbaik: Nomor 1 dan 4 Mengejutkan

Dia menjelaskan, ada lima kriteria yang menandakan bahwa seseorang itu well literate, dalam konteks ini terkait dengan keuangan. Lima parameter indeks literasi keuangan tersebut yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku.

"Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan ini mempengaruhi sikap dan perilaku untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan," ujarnya.

Lebih lanjut, inklusi keuangan  adalah kondisi ketika seluruh masyarakat usia produktif punya akses efektif ke layanan pelaku usaha sektor keuangan seperti kredit, tabungan, pinjaman, dan asuransi.

PNM edukasi nasabah terkait literasi keuangan

Photo :
  • PNM

Amalia menjelaskan bahwa indeks literasi keuangan untuk layanan jasa konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan literasi keuangan jasa layanan syariah, masing-masing 65,08 persen dan 39,11 persen. Begitu juga dengan indeks inklusi keuangan konvensional dan syariah yakni masing-masing 73,55 persen dan 12,88 persen.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, indeks literasi keuangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.

"Untuk indeks literasi keuangan konvensional di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan, masing-masing sebesar 69,61 persen dan 58,55 persen. Begitu juga dengan syariah di mana perkotaan 45,27 persen, sedangkan di perdesaan 30,20 persen," jelasnya.

Hal yang sama berlaku juga untuk inklusi keuangan, di mana di mana lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan. "Untuk indeks inklusi keuangan konvesional di perkotaan itu 77,21 persen, sedangkan perdesaan 68,28 persen. Lalu untuk syariah, berada di angka 14,73 persen dan 10,20 persen," kata Friderica.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya