Jokowi Minta OJK dan BI Lindungi Data untuk Sektor Ekonomi Digital
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital. Sebab, kata dia, literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah sehingga harus diberikan perlindungan agar tidak merugikan.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka dan meresmikan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Agustus 2024.
“Saya minta kepada OJK dan BI agar meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital, literasi keuangan kita masih rendah,” kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Karena, seinget Jokowi literasi keuangan kurang lebih dari 50 persen sehingga masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Maka dari itu, Jokowi mengatakan OJK dan Bank Indonesia harus menyiapkan sistem perlindungan konsumen untuk memastikan keamanan data konsumen tidak gampang dicuri.
“Siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen jangan sampai rakyat kecil jadi pihak yang dirugikan,” tegas dia.
Menurut dia, keamanan data itu sangat penting dan back up harus dilakukan secara berlapis. Sebab, kata Jokowi, harus belajar dari pengalaman sebelumnya supaya data masyarakat aman.
“Keamanan data itu sangat penting, jangan sampai karena kita tidak siap, kita tidak memiliki backup data yang berlapis. Saya minta berlapis back up datanya. Sehingga pengguna, rakyat itu bisa aman dalam bertransaksi, penting itu. Saya kira pengalaman kita kemarin itu harus betul-betul dijadikan pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk ke depannya,” jelas Jokowi.
Di samping itu, Jokowi juga menitip agar transformasi digital dilakukan harus inklusif, berkeadilan sampai masyarakat pinggiran dan ekonomi lapisan bawah dan ekonomi mikro menengah.
“Semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, harus dapat perlindungan yang sama,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi membuka dan meresmikan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Agustus 2024. Menurut dia, semua instrumen dan peluang harus mampu dimanfaatkan agar bisa tumbuh mengingat ekonomi dunia penuh ketidakpastian dan perlambatan.
“Saya sudah berulang kali sampaikan soal potensi peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030 mencapai 210 hingga 360 bilion USD, atau kalau dirupiahkan di angka 5.800 triliun rupiah,” kata Jokowi.
Kemudian, Jokowi memperkirakan pembayaran digital juga akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030 atau mencapai 760 bilion US, atau kalau dirupiahkan 12.300 triliun rupiah. Tentu, kata dia, itu sebuah angka yang sangat besar sekali. “Kita juga didukung oleh puncak bonus demografi di tahun 2030, yaitu 68% berusia produktif termasuk di dalamnya gen Y, gen Z dan gen alpha,” ujarnya.
Saat ini, Jokowi menyebut jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta ponsel, melebihi jumlah penduduk yang mencapai 280 juta. Artinya, lanjut dia, 1 orang bisa memiliki ponsel lebih dari 1 dan dengan jumlah pengguna internet 185 juta. “Ini jumlah yang sangat besar sekali, potensinya sangat besar sekali,” jelas dia.
Demokrat Ogah Ikut Campur Urusan PDIP yang Pecat Jokowi dan Gibran
Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan tidak ingin ikut campur dalam urusan PDIP yang resmi memecat Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Gibran, dan Bobby.
