Suharso Pastikan Data Pribadi di Satu Data Indonesia Terjamin Keamanannya
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa memastikan data pribadi masyarakat yang tersimpan di Satu Data Indonesia terjamin keamanannya.
Suharso mengatakan, untuk data-data yang ada di dalam Satu Data Indonesia disimpan di dalam Pusat Data Nasional (PDN). Hal ini disampaikan Suharso usai melakukan Rapat Dewan Pengarah 2024
"Satu hal yang kita ingin pastikan adalah mengenai data pribadi. Data pribadi itu tentu akan sangat dilindungi, tidak akan sembarangan," kata Suharso di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.
Suharso mengatakan, dalam Satu Data Indonesia hal yang menjadi catatan penting adalah untuk menstandarkan data.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Data itu harus terstandar, kemudian kita tahu metadatanya seperti apa. Kemudian reference code-nya seperti apa supaya bisa dilakukan interoperability," jelasnya.
Sebagai mana diketahui, belum lama ini Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian mengatakan server Pusat Data Nasional (PDN) terkena serangan siber ransomware terbaru. Itu yang membuat PDN dalam beberapa hari ini mengalami gangguan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cipher ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lock bit 3.0," kata Hinsa di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin, 24 Juni 2024.
Hinsa mengatakan bahwa server PDN yang terkena ransomware itu berada di Surabaya. "Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang ada di Surabaya," ujarnya.
Heboh 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi hingga Sri Mulyani Diduga Bocor, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
