Dermaga Eksekutif Swasta Didorong Beroperasi di Lintas Merak-Bakauheni, Ini Alasannya
- ANTARA/Riadi Gunawan
Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Penasehat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Bambang Haryo Soekartono berkunjung ke Pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni guna menyerap aspirasi Stakeholder. Anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029 itu ingin mengetahui langsung evaluasi penanganan kemacetan di lintas tersebut pada saat menghadapi angkutan mudik Lebaran.
"Setelah evaluasi dilakukan, perubahan jumlah kapal yang beroperasi di setiap dermaga menjadi 4 kapal. Alhamdulillah jumlah trip yang dihasilkan saat ini meningkat menjadi 112 trip, yang tadinya hanya 86 trip dalam satu hari," kata Bambang dalam keterangannya, Senin, 29 Juli 2024.
Dermaga Eksekutif di penyeberangan Merak-Bakauheni. (ilustrasi)
- Instagram @asdp191
"Itu berarti terjadi penambahan kapasitas angkut yang bisa dimanfaatkan, untuk menampung jumlah konsumen kapal penyebrangan baik penumpang maupun kendaraan," ujarnya.
Meski sudah terjadi peningkatan, Bambang mengungkapkan masih banyak kapal yang off tidak bisa dioperasikan karena kekurangan dermaga. Karenanya, Dia pun mendorong dioperasikannya dermaga 1 untuk kepentingan eksekutif swasta yang sudah dikelompokkan kapalnya, dan yang memenuhi syarat pelayanan eksekutif berjumlah 10 kapal.
"Saat ini hanya 7 pasang dermaga hanya bisa dipakai untuk 28 kapal dari total jumlah 66 kapal. Sehingga masih ada 42 kapal yang bisa dimanfaatkan apabila ada penambahan dermaga. Dan PT ASDP serta Pemerintah harus mengusahakan penambahan dermaga, sampai dengan idealnya 10 pasang dermaga," ujar Bambang.
Pelabuhan Merak-Bakauheni.
- istimewa
Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya itu menekankan, untuk pemberdayaan konektivitas antar moda di pelabuhan penyeberangan tersebut dapat dilakukan antara 3 moda. Yakni angkutan penyebrangan, kereta api, dan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang saat ini perlu disempurnakan. Sehingga, manfaat intregrasi antar moda tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat.
Dia juga mengungkapkan untuk mengaktifkan kembali jembatan timbang yang ada di pelabuhan tersebut, untuk kepentingan data berat muatan yang dibutuhkan oleh Perusahaan Pelayaran guna mengukur stabilitas kapal dan keselamatan.
"Bila memungkinkan penimbangan kendaraan khususnya truk bisa dilakukan jauh sebelum di jembatan jembatan timbang yang ada di Provinsi Banten jauh dari pelabuhan, dan pengoperasian alat timbang di pelabuhan sebagai seleksi akhir berat kendaraan yang akan masuk ke kapal," ujarnya.
Untuk menjaga iklim usaha yang kondusif, Bambang menegaskan lintasan Merak-Bakauheni harus di Moratorium. Karena jumlah kapal sudah terlalu banyak dibanding jumlah dermaga, dimana saat ini kapal hanya bisa jalan 11 hari dalam satu bulan.
"Dan perlunya segera di realisasikan kenaikan tarif yang saat ini masih tertinggal sekitar 40 persen. Rencananya, saat ini setelah dilakukan pembahasan di Kementrian Perhubungan akan dinaikkan sekitar 15 persen. Diharapkan Gapasdap bersama ASDP bisa mengawal terealisasinya kenaikan tarif untuk iklim usaha yang kondusif," ujarnya.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.Â
