Herman Herry: HNSI Bakal Kolaborasi dengan Pemerintah untuk Sejahterakan Nelayan
- ANTARA
Jakarta -Â Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) bakal berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di Indonesia. Makanya, ada beberapa program strategis yang sudah dicanangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan ke depan.
Ketua Umum HNSI, Herman Herry mengatakan HNSI akan memperkuat visi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan merevitalisasi koperasi nelayan, serta penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan agar tepat sasaran. Selain itu, dilakukan juga program advokasi dan pendampingan hukum untuk nelayan.
Selanjutnya, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan pihaknya juga akan melakukan konsolidasi dengan digitalisasi keanggotaan yang ditargetkan mencapai 1.000.000 hingga akhir 2024. Tujuannya, kata dia, agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia.
“Kami sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi antara lain digitalisasi data keanggotaan. KTA multiguna untuk nelayan dengan target 1.000.000 KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028 yang akan datang," kata Herman Herry melalui keterangannya pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Herman Herry
- ANTARA
Dalam rangka mewujudkan program strategis tersebut, Herman Herry menginstruksikan seluruh Pengurus DPD HNSI bisa bergandengan tangan dengan Pemerintah Daerah (Pemda), serta pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar dalam rangka menjalankan pemberdayaan nelayan di seluruh Indonesia agar para nelayan bisa sejahtera kehidupannya.
“HNSI akan berdialog dengan pemerintah bagaimana mencari jalan keluar agar nelayan bisa mencari hidupnya dengan tenang, terutama penyederhanaan izin kalau bisa lewat digitalisasi. Target HNSI bahwa kesejahteraan nelayan memiliki arti yang sangat luas, dari mulai pemberdayaan hingga perbantuan. Oleh sebab itu, HNSI siap kolaborasi dengan pemerintah demi kesejahteraan nelayan," jelas Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.
Komisi IV DPR Soroti Polemik Nelayan Dilarang Melaut di Pulau Serangan Bali
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menyoroti kisruh nelayan di Pulau Serangan, Bali. Sebab, nelayan di Pulau Serangan diduga dilarang beraktivitas melaut oleh PT. BTID.
