Airlangga Sebut Jakarta dan Kaltim Sudah Lolos Middle Income Trap
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut sejumlah wilayah di Indonesia sudah lolos dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Beberapa di antaranya adalah Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Airlangga mengatakan, lolosnya Jakarta dari jebakan middle income trap dikarenakan pendapatan per kapitanya mencapai US$21.000.
"Jakarta ini sudah lolos middle income trap, Jakarta pendapatan per kapitanya US$21.000. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Jakarta, yaitu Jakarta Pusat itu sudah US$50.000 jadi aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura," ujar Airlangga dalam Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kamis, 25 Juli 2024.
Gedung Perkantoran Jakarta (Ilustrasi Kondisi Ekonomi RI).
- VIVA/Muhamad Solihin
Selain Jakarta, Airlangga menyampaikan bahwa Kalimantan Timur juga sudah lolos dari jebakan middle income trap, termasuk calon ibu kota baru RI. Kemudian ada Kalimantan Utara dengan pendapatan per kapita mencapai US$17.000.
"Kalimantan Timur itu juga sudah lolos middle income trap, dan itu adalah tempat IKN kita juga, sudah lolos dari middle income trap," jelasnya.
Meski demikian, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki sejumlah tantangan untuk membuat wilayah Indonesia lainnya terlepas dari jebakan middle income trap. Hal ini di antaranya dengan melakukan pemetaan dengan melihat faktor pendorong ekonomi, tingkat kesejahteraan sosial, tingkat pendidikan, hingga tingkat kemiskinan.
"Kita sudah punya semua data, sehingga kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan agar setiap daerah bisa seperti Jakarta atau seperti Kalimantan Timur. Atau bahkan di Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir sudah lolos middle income trap. Jadi ini satu hal yang harus kita kejar," imbuhnya.
OJK Masih Tunggu PP Program Tambahan Pensiun Bagi Pekerja, Siap-siap Gaji Bakal Kena Potongan Lagi
Gaji para pekerja akan kembali dipotong untuk tambahan program pensiun wajib. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengaku saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah.
