SIMBARA Sumbang Rp 7,1 Triliun ke Kocek Negara, Pemerintah Luncurkan untuk Nikel dan Timah

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

VIVA - Pemerintah resmi meluncurkan implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (SIMBARA). Hal ini dilakukan karena melimpahnya cadangan nikel dan timah Indonesia, yang berpotensi mendongkrak perekonomian nasional.

Disahkan Pemerintah, Ini Struktur Kepengurusan PMI di Bawah Jusuf Kalla

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan melalui Simbara untuk komoditas batu bara telah memberikan capaian signifikan untuk penerimaan negara sebesar Rp 7,1 triliun.

"Untuk penerimaan negara antara lain pencegahan atas modus illegal mining senilai Rp 3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga risk profiling pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun, penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking sistem yang juga bagian dari SIMBARA sebesar Rp 1,1 triliun," ujar Isa dalam Launching Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA, Senin, 22 Juli 2024.

Pemerintah Terapkan Kenaikan PPN 12 Persen dengan Asas Keadilan dan Gotong Royong

Menurutnya, dengan keberhasilan SIMBARA untuk komoditas batu bara ini, Pemerintah kembali memperluas untuk komoditas nikel dan timah. Hal ini untuk mendukung perekonomian nasional.

Isa menjelaskan, Indonesia merupakan salah sat negara produsen nikel dan timah terbesar di dunia, Tercatat, cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta ton atau 24 persen dari total cadangan dunia.

DPR Minta PP Kesehatan Lindungi Industri Hasil Tembakau

"Sementara cadangan Timah peringkat kedua dunia dengan cadangan 800.000 ton atau 23 persen dari cadangan dunia," jelasnya.

Sedangkan pada 2023, volume produksi nikel indonesia mencapai 1,8 juta metrik ton, dengan kontribusi 50 persen dari global. Kemudian untuk produksi timah Indonesia mencapai 78.000 ton dengan menempati peringkat kedua, atau berkontribusi 22 persen dari total produksi global.

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Surabaya.

Gus Yahya: Masyarakat Perlu Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12 Persen

Ketua Umum NU Yahya Cholil Staquf berpandangan masyarakat perlu mendengar penjelasan pemerintah secara utuh tentang rencana kenaikan PPN 12 persen.

img_title
VIVA.co.id
20 Desember 2024