Pembangunan Infrastruktur Tak Melulu Pakai APBN, Kemenkeu: Contohnya SPAM Semarang Barat
- VIVA/Muhammad AR
Semarang – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia tidak melulu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan bisa dilakukan dengan menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Hal itu dikatakan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso. Brahmantio memberikan sebuah contoh yakni proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang sudah berjalan selama empat tahun.
SPAM Semarang Barat dapat menjadi contoh pelaksanaan proyek KPBU atas kerja sama antara Kemenkeu dan Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Jadi ini lah solusinya dan hari ini kita sudah punya bukti-bukti yang bisa kita gunakan untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur ke depan melalui pembiayaan kreatif KPBU dan yang lainnya," ujar Brahmantio di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis, 18 Juli 2024.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Brahmantio Isdijoso di Semarang
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Diketahui, proyek KPBU SPAM Semarang Barat yang diminta pemerintah Kota Semarang untuk menyediakan layanan air minum dengan target kapasitas 1.000 liter per detik dan melayani 70.000 sambungan rumah tangga di Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
Proyek KPBU SPAM Semarang Barat mendapat dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan berupa Project Development Facility (PDF) melalui Penjaminan KPBU oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Sementara, untuk Kementerian PUPR memberikan dukungan teknis untuk pembangunan fasilitas intake serta jaringan distribusi utama. Pemerintah Kota Semarang memberikan dukungan dengan memberikan pengadaan lahan proyek SPAM Semarang Barat.
PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang
Ketua Umum Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 12 persen.
