Airlangga soal Kabar Anggaran Makan Siang Gratis Rp 7.500: Setiap Daerah Akan Berbeda
- Istimewa
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan besaran anggaran makan bergizi gratis nantinya akan berbeda di setiap daerahnya. Airlangga mengatakan, untuk hal teknis lainnya mengenai makan bergizi gratis ini akan dibahas lebih lanjut. Hal ini merespons rencana pemotongan anggaran per anaknya yang semula sebesar Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.
"Tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas ke depan," kata Airlangga di Hotel St Regis dikutip Jumat, 19 Juli 2024.
Airlangga mengatakan, untuk program andalan Prabowo-Gibran ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
"Program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan, itu sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya nanti akan dibahas lebih detil lagi," imbuhnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa dia sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Pada pertemuan itu, tim Prabowo masih mengkaji tentang penurunan biaya makan bergizi di kisaran Rp 7.500 per anak hingga Rp 9.000 per anak
“Yang menurut saya menarik adalah setelah dikomunikasikan angka itu Rp 71 triliun. Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin lebih hemat dari Rp 15.000 mungkin ke Rp 9.000-Rp 7.500 kah?” kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp 71 triliun terbatas. Sehingga pemerintah Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan anggaran makan bergizi.
“Di dalam keterbatasan itu, keterbatasan di dalam Rp 71 triliun itu, tidak kemudian mendorong ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun,” jelasnya.
Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an
