Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Jadi Wamenkeu, Sri Mulyani: Selamat Datang
- @smindrawati.
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan selamat atas pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Hal ini disampaikan Sri Mulyani lewat media sosial Instagramnya.
"Mengucapkan selamat atas pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Congratulation Mas Tommy...! Selamat datang dan selamat bergabung di Kementerian Keuangan Republik Indonesia," kata Sri Mulyani Kamis, 18 Juli 2024.
Sri Mulyani mengatakan, dengan hadirnya Thomas dia akan bekerja sama untuk mengelola keuangan negara guna menjadikan Indonesia maju.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Siap untuk bekerja bersama mengelola Keuangan Negara untuk Indonesia Maju Adil dan Sejahtera," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tiga orang Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juli 2024. Adapun, wakil menteri yang dilantik dua orang di antaranya merupakan kader Partai Gerindra.
Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan kepada tiga Wakil Menteri yang dilantik tersebut. Sebelum membacakan sumpah jabatan, Presiden Jokowi menanyakan terlebih dahulu kepada mereka yang mau dilantik.
Profil Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Akan Dilantik jadi Wamenkeu
- Foto: Gerindra
“Sebelum saya mengambil sumpah janji, bersediakah saudara diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?,” kata Jokowi dijawab bersedia oleh tiga Wakil Menteri.
Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara.
Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggungjawab.
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
