Menteri Trenggono soal BBM Subsidi Mulai Dibatasi: Enggak 17 Agustus, 1 September Lah
- Istimewa
Jakarta – Sejumlah menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) ramai-ramai berkumpul di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pada pertemuan ini diketahui membahas Bahan Bakar Minyak (BBM).
Berdasarkan pantauan VIVA Bisnis, sederet menteri mulai keluar pada pukul 14.44 WIB. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono yang pertama keluar mengatakan bahwa dalam pertemuan ini dibahas mengenai BBM.
“Oh (tadi bahas) masalah BBM,” ujar Sakti kepada wartawan Selasa, 16 Juli 2024.
Ketika ditanya mengenai rencana pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024 mendatang, Sakti menyampaikan pembatasan akan dilakukan pada 1 September 2024 untuk kendaraan tertentu.
Mitsubishi Xpander pelat merah isi Pertalite
- Screenshot Instagram
“Ada pembatasan (Pertalite) di kendaraan tertentu. Enggak (17 Agustus), 1 September lah,” ujarnya.
Sementara Menteri ESDM, Arifin Tasrif enggan berkomentar terkait pembahasan BBM bersama Airlangga Hartarto.
“(Soal BBM) tanya ke Kemenko (Airlangga),” ujarnya.
Adapun pada pertemuan ini dihadiri Menteri ESDM, Menteri KKP, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Kemudian Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, hingga Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 akan dibatasi, di mana pembelian BBM itu akan disesuaikan agar subsidi di dalamnya bisa tepat sasaran.
"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ, dan sekarang Pertamina sudah menyiapkan," kata Luhut dalam unggahannya di Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah mendorong penggunaan bioetanol secara lebih luas. Selain untuk mengurangi polusi udara, diharapkan hal ini juga akan membantu mengurangi impor minyak yang cukup membebankan anggaran negara.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya, maka kita mau sulfurnya itu 50 lah," ujar Luhut.
Dia memastikan, semua rencana tersebut saat ini juga tengah dipersiapkan oleh pihak Pertamina. "Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," kata Luhut.
