Wacana Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus Rancu, Pengamat Ungkap Dampak Buruknya
- BPH Migas
Jakarta – Silang pendapat soal pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang, yang terjadi antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, telah menimbulkan kerancuan di masyarakat.
Awalnya, Luhut mengatakan bahwa pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024, guna membuat subsidi di dalam harga BBM tersebut bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Namun, Arifin Tasrif membantah tentang hal tersebut, dan menyatakan bahwa hal itu belum diputuskan oleh pemerintah.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menegaskan, perbedaan pendapat itu mesti segera diluruskan oleh pemerintah, dalam hal ini Menko Luhut. Sebab, menurutnya apa yang dikatakan oleh Luhut sebelumnya dikhawatirkan akan menimbulkan asumsi masyarakat, bahwa harga BBM bersubsidi bakal naik di tanggal 17 Agustus tersebut.
"Saya khawatir pemahaman rakyat akan menduga bahwa jangan-jangan mulai 17 Agustus 2024 harga BBM bersubsidi akan naik. Nah kalau pemahaman masyarakat seperti itu, khawatirnya menjelang 17 Agustus akan terjadi panic buying," kata Fahmy saat dihubungi Viva Bisnis, Senin, 15 Juli 2024.
Pertalite raib di sejumlah SPBU. (ilustrasi).
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Dengan panic buying tersebut, Fahmy mengkhawatirkan bahwa hal itu akan memicu kelangkaan dan antrean panjang pembelian BBM bersubsidi, karena masyarakat menganggap harganya akan naik pada 17 Agustus mendatang.
"Nah, maka Luhut harus meneruskan perkataannya itu, untuk menjamin pada masyarakat bahwa pembatasan BBM subsidi itu tidak untuk menaikkan harganya," ujar Fahmy.
Di sisi lain, Dia pun menyayangkan perkataan Luhut yang menurutnya diutarakan tidak sesuai kapasitasnya. Karena sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut dinilai tidak tepat mengutarakan hal tersebut dibandingkan dengan Menteri ESDM sendiri.
"Jadi saya kira pernyataan Luhut itu salah besar. Apalagi itu bukan dominan Luhut. Karena urusan BBM itu ya serahkan pada Menteri ESDM saja," ujarnya.
Diketahui, kekhawatiran yang sama sebelumnya juga sempat diungkapkan oleh Ekonom Senior Indef, Faisal Basri. Dia menduga, pembatasan pembelian BBM subsidi merupakan pertanda bahwa pemerintah tidak bisa lagi menanggung beban belanja subsidi energi, seiring dengan anjloknya nilai tukar rupiah dan fluktuasi harga minyak mentah.
"Kan artinya pemerintah enggak mampu lagi menahan subsidi tidak dinaikkan. Ini naik terus," kata Faisal saat ditemui di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Luhut: NU Harus Memimpin Upaya Perdamaian di Timur Tengah
Luhut dalam presentasinya juga memaparkan bahwa konflik Timur Tengah berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan target pembangunan.
