Sah! Ekspor Listrik RI ke Papua Nugini Bisa Dinikmati Warga Mulai Hari Ini
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Indonesia saat ini telah resmi mengekspor listrik ke Papua Nugini, melalui jaringan listrik yang telah dibangun di perbatasan Skouw, Papua, dan Desa Wutung di Papua Nugini. Hal itu diutarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), selepas menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM), Papua Nugini, James Marape, di Istana Bogor hari ini.
Presiden memastikan bahwa listrik yang diekspor Indonesia itu hari ini sudah bisa langsung dinikmati oleh masyarakat Wutung, melalui upaya yang sebelumnya telah dilakukan oleh PT PLN (Persero).
"Melalui pembangunan jaringan listrik PLN di perbatasan Skouw dan Wutung, kerja sama ini dimulai dan listrik telah menyala di Wutung hari ini," kata Jokowi dalam keterangan pers, Senin, 15 Juli 2024.
Presiden Jokowi Bersama Perdana Menteri Papua Nugini James Marape
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Selain ekspor listrik, Jokowi menegaskan bahwa saat ini Indonesia juga terus menggenjot pembangunan beberapa infrastruktur penting di Papua Nugini melalui program hibah. Dia menegaskan, hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap upaya pembangunan di kawasan Pasifik.
Implementasinya antara lain seperti yang terwujud dalam program bantuan pembangunan rumah sakit di Port Moresby, serta pembangunan fasilitas publik di West Sepik.
Diketahui, sebelumnya wacana ekspor listrik ini telah diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, usai menggelar bilateral meeting dengan Deputy Prime Minister Papua Nugini, John Rosso, di sela World Water Forum ke-10 di Bali pada Mei 2024 lalu.
Dia memastikan, PLN siap menjalankan arahan Presiden Jokowi dalam hal kerja sama penyediaan listrik dari Indonesia ke Papua Nugini sebelum 17 Agustus 2023, dengan membangun 88 tiang listrik di sepanjang Desa Wutung di perbatasan RI-PNG.
"Selain pemenuhan instruksi tersebut, kita juga perlu memikirkan rencana tindak lanjut untuk pasokan listrik antara kedua negara," kata Luhut dalam keterangannya, Selasa, 21 Mei 2024.