Melonjak 33,64%, Utang Rakyat RI di Paylater Tembus Rp 6,81 Triliun

Anak Muda Terjerat Paylater Susah Ajukan KPR
Sumber :
  • VIVA

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, nilai penyaluran perusahaan pembiayaan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL/paylater), melonjak 33,64 persen secara year-on-year (yoy). Nilainya menjadi sebesar Rp 6,81 triliun per Mei 2024.

Terapkan Inovasi Pembiayaan hingga Bisnis Berbasis ESG, BTN Raih Apresiasi Global

"Total penyaluran piutang pembiayaan PP BNPL per Mei 2024 meningkat 33,64 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 6,81 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, dalam keterangannya, Minggu, 14 Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia
Bank Sinarmas Catat Sudah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Rp 7,5 Triliun

Menurutnya, pembiayaan paylater di Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup besar, sejalan dengan perkembangan perekonomian berbasis digital. Prospek yang cukup baik itu juga terlihat dari rasio Non-Perfoming Financing (NPF) gross dan NPF netto PP BNPL, yang masing-masing tercatat sebesar 3,22 persen dan 0,84 persen.

OJK saat ini juga tengah mengkaji aturan paylater, seperti misalnya soal persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan paylater, kepemilikan sistem informasi, serta perlindungan data pribadi.

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.473,90 Triliun di Akhir September 2024

Sementara hal-hal lain yang juga masih dalam proses pengkajian yakni rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, dan manajemen risiko.

Selain pembiayaan paylater, Agusman memastikan bahwa pihaknya juga mencatat bahwa perkembangan pembiayaan syariah pada Mei 2024 juga cukup baik. "Per Mei 2024, nilai outstanding pembiayaan syariah meningkat 27,49 persen yoy menjadi sebesar Rp26,5 triliun," ujar Agusman.

Dia melaporkan, nilai pembiayaan syariah bermasalah pun masih terkendali dengan rasio NPF gross sebesar 1,9 persen dan NPF netto sebesar 0,62 persen.

Karenanya, lanjut Agusman, OJK pun berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mendorong perusahaan pembiayaan syariah untuk melakukan perluasan produk pembiayaan syariah. Antara lain melalui inovasi dan diversifikasi produk, untuk mengembangkan sektor pembiayaan tersebut.

Sementara terkait piutang pembiayaan kendaraan bermotor, Agusman menyatakan bahwa pembiayaan sektor tersebut meningkat 12,62 persen yoy menjadi sebesar Rp 400,57 triliun per Mei 2024. Hal tersebut menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif, di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor.

"Dengan melihat tren penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor tersebut, diproyeksikan pembiayaan kendaraan masih memiliki peluang tumbuh dengan nilai sebesar 9-11 persen sampai dengan akhir tahun 2024," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya