Pernyataan Luhut Terkait Pembatasan BBM Bersubsidi 17 Agustus, Pengamat UGM: Ngawur dan Gegabah

VIVA - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 gegabah. Bahkan dia khawatir akan terjadi panic buying menjelang 17 Agustus.

Fahmy mengatakan, adanya pernyataan Luhut terkait pembatasan ini tidak jelas, dan menimbulkan simpang siur. Sebab pernyataan ini telah membuat masyarakat menyimpulkan bahwa harga BBM bersubsidi akan naik pada 17 Agustus 2024 mendatang.



SPBU Pertamina, BBM

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

"Kalau ini tidak dibetulkan dalam komunikasi publik saya khawatir mungkin menjelang 17 Agustus terjadi panic buying. Mereka panik kemudian berbondong-bondong datang ke SPBU terjadi kelangkaan antrean panjang dan keresahan sosial, karena statement Pak Luhut yang menurut saya ngawur dan gegabah," ujar Fahmy dalam diskusi daring Sabtu, 13 Juli 2024.

Fahmy pun berpendapat bahwa pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang tidak akan terlaksana. Hal ini seiring dengan bantahan menteri-menteri Jokowi lainnya bahwa BBM subsidi tidak akan dibatasi. 

"Kalau Pak Luhut mematok tanggal 17 ini saya kira berlebihan, saya yakin tanggal 17 tidak bisa diterapkan. Apalagi ada penyangkalan dari Airlangga, Erick Thohir, Menteri ESDM, jadi ini menunjukkan koordinasi antara pemerintah itu sangat buruk," katanya.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI) Mirah Sumirat mengatakan bahwa pernyataan Luhut itu semakin memperburuk derita pekerja. Sebab saat ini buruh/pekerja tengah menghadapi kondisi mengenakan seperti PHK, upah murah, hingga kenaikan harga bahan pokok.

"Statement Pak Luhut makin memperburuk dan mengkhawatirkan kami pekerja buruh. Karena kondisi pekerja buruh sangat tidak baik-baik saja sejak 2020, sejak ada UU Cipta Kerja. Jadi regulasi ini menurut saya pelanggaran HAM," ujarnya.

Mirah pun menegaskan bahwa pekerja menolak keras atas rencana pembatasan BBM bersubsidi ini. Dia menyebut, bila pembatasan itu dilakukan akan terjadi kerusuhan dan keributan.

"Kenapa harus dibatas-batasi, pada prakteknya akan susah. Itu belum clear, secara teknis di lapangan belum clear. Menurut saya ini akan terjadi banyak kerusuhan, keributan kalau diterapkan dan apakah ini yang dimau pemerintah," jelasnya.

Halaman Selanjutnya

"Statement Pak Luhut makin memperburuk dan mengkhawatirkan kami pekerja buruh. Karena kondisi pekerja buruh sangat tidak baik-baik saja sejak 2020, sejak ada UU Cipta Kerja. Jadi regulasi ini menurut saya pelanggaran HAM," ujarnya.