Indonesia-AS Sepakat Tukar Utang US$35 Juta, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Amerika Serikat (AS) telah menyetujui melakukan perjanjian tukar utang untuk perlindungan alam atau Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement.

Jaga Transparansi Kurator di Kasus Pailit Sritex, BNI Usul Bentuk Panitia Kreditor Sementara

Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai bertemu dengan US Treasury Department Assistant Secretary for International Trade and Development, Alexia Latortue. 

"Alexia juga menyampaikan persetujuan Amerika Serikat untuk melakukan Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement bagi Indonesia sebesar U$35 juta yang baru saja diumumkan," kata Sri Mulyani lewat Instagramnya @smindrawati Jumat, 12 Juli 2024.

Pakar Nilai Gaya Komunikasi Prabowo saat Lawatan ke Cina dan AS: Bangkitkan Rasa Kebanggaan

Ilustrasi utang.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Bendahara Negara ini mengatakan, perjanjian itu bertujuan untuk memperkuat dan menjaga kelestarian laut dan coral yang dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif.

Rencana Sri Mulyani Kejar Potensi Pajak Underground Economy

Selain itu Sri Mulyani menyampaikan, keduanya juga membahas mengenai perkembangan Just Energy Transition Partnership (JETP). Ini utamanya mengenai pendanaan yang mulai mengalir di bidang energi terbarukan.

"Alexia bersama tim JETP (Just Energy Transition Partnership) membahas mengenai perkembangan transisi energi di Indonesia dan terutama pendanaan yang mulai mengalir di bidang renewable energy (energi terbarukan)," jelasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Adapun JETP merupakan inisiatif kerja sama di bidang transisi menuju energi rendah karbon, yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pertemuan puncak Kepala Negara G20 di Bali.

"JETP didukung oleh berbagai negara, utamanya Amerika Serikat, Jepang dan Eropa, juga Multilateral Development Bank dan pendanaan swasta serta filantropis. Kami juga membahas mengenai perkembangan pasar karbon Indonesia," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya