Beda dengan Luhut, Airlangga Tegaskan Pembelian BBM Subsidi Tak Dibatasi Mulai 17 Agustus 2024

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah bahwa pemerintah akan membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Hal ini pun berbanding terbalik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Airlangga mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan pembatasan BBM. Dia menyebut bahwa yang dibahas sebelumnya adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM untuk menjaga kualitas udara Jakarta.

"Tidak ada pembatasan, yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM. Tentu kita harus melihat udara Jakarta, air quality-nya ini mengkhawatirkan bagi kesehatan, tentu langkah-langkah ini akan disiapkan pemerintah," kata Airlangga di Kementerian Perekonomian, Jakarta Kamis, 11 Juli 2024.

Airlangga pun menekankan, untuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak masih dalam pembahasan.

"Masih dalam pembahasan, bukan pembatasan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 akan dibatasi, dimana pembelian BBM itu akan disesuaikan agar subsidi di dalamnya bisa tepat sasaran.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ, dan sekarang Pertamina sudah menyiapkan," kata Luhut dalam unggahannya di Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah mendorong penggunaan bioetanol secara lebih luas. Selain untuk mengurangi polusi udara, diharapkan hal ini juga akan membantu mengurangi impor minyak yang cukup membebankan anggaran negara.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya, maka kita mau sulfurnya itu 50 lah," ujar Luhut. 

Dia memastikan, semua rencana tersebut saat ini juga tengah dipersiapkan oleh pihak Pertamina. "Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," kata Luhut.

Pemerintah Siapkan Anggaran Subsidi Rp11,4 Triliun untuk Sektor Otomotif di 2025

Insentif untuk sektor industrik tahun 2025 mendatang telah disiapkan anggaran sebesar Rp11,4 triliun.

VIVA.co.id

17 Desember 2024