Bahlil Sebut Dana Pemerintah Buat Beli Saham Freeport Kini Sudah Balik Modal

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia memastikan, dana sekitar US$4 miliar yang sebelumnya digelontorkan pemerintah Indonesia untuk memborong saham Freeport, saat ini sudah balik modal atau break even point.

Hal itu diutarakan Bahlil, saat memberikan kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang disiarkan di Channel YouTube Kementerian Investasi/BKPM.

Dia mengaku bangga bahwa hanya dalam beberapa tahun usai rangkaian panjang dari proses pengambilalihan saham Freeport, nyatanya sudah mampu mengembalikan modal yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya tersebut.

"Waktu pemerintah ambil (porsi saham) Freeport 51 persen, kurang lebih (membutuhkan dana) US$4 miliar. Dengan hasil sekarang sudah beberapa tahun, Insya Allah di 2024 laporan dari Freeport itu menyatakan bahwa uang yang kita buat beli itu sudah kembali modal, break even point," kata Bahlil dalam telekonferensi, Kamis, 11 Juli 2024.

Karenanya, Bahlil pun menegaskan bahwa keputusan pemerintah memborong saham Freeport itu, merupakan langkah strategis yang memberikan keuntungan nyata bagi Indonesia.

"Jadi kita sudah untung ambil alih Freeport sekarang, dan Freeport sekarang bukan lagi McMoran, tapi Freeport Indonesia," ujarnya.

Dia memastikan bahwa saat ini pemerintah juga akan memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport, karena kontrak sebelumnya dipastikan akan berakhir pada tahun 2041 mendatang. Rencananya, pemerintah akan memberikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia hingga tahun 2061 mendatang.

"Freeport kedepannya akan kita lakukan proses perpanjangan (kontrak), karena tahun 2041 selesai (kontraknya). Sebab kalau tidak (diperpanjang), siapa yang mengelolanya?" kata Bahlil.

"Terus saham negara (pemerintah Indonesia) sekarang sudah 51 persen. Dalam perpanjangannya nanti yang akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah saham 10 persenm jadi total saham negara (di Freeport) 61 persen," ujarnya.

Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek

Ketua Umum Muhammadiyah menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif.

VIVA.co.id

18 Desember 2024