Pemerintah Ajak Swasta Bangun 8 Wilayah Perencanaan di IKN hingga 2045, Ini Rinciannya
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Pemerintah mengharapkan partisipasi pihak swasta dalam pengembangan 8 Wilayah Perencanaan (WP) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara total jumlahnya ada 9 WP, dimana WP-1 adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) yang telah mulai dibangun pemerintah.
Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi mengatakan, sampai saat ini pengembangan WP yang dilakukan pemerintah dengan mayoritas pendanaan melalui APBN, memang baru diprioritaskan pada KIPP saja sebagai WP-1.
"Ada baiknya untuk kita juga berpikir bagaimana ini WP-WP yang lain, karena sudah ada RDTR (Rencana Detail Tata Ruang RDTR) dan sebagainya, mestinya itu sudah harus didorong. Karena kebetulan di WP-1 ini kan hampir sebagian besar adalah investasi dari pemerintah," kata Imam dalam telekonferensi 'Persiapan Pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN, Kamis, 11 Juli 2024.
Proses konstruksi di salah satu area di IKN
- VIVA.co.id/Fikri Halim
Dia pun merinci kesembilan WP di IKN, yang sudah dirancang pemerintah melalui peta spasial IKN. Antara lain yakni Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Pusat Ekonomi (IKN Barat), Layanan Kesehatan (IKN Selatan), Pariwisata dan Hiburan (IKN Timur 1), dan Layanan Pendidikan (IKN Timur 2).
Selanjutnya ada kawasan Inovasi dan Riset (IKN Utara), Pusat Industri Pertanian dan Logistik (Simpang Samboja), Pusat Sentra Pertanian (Muara Jawa), dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi (Kuala Samboja).
Pemandangan kawasan inti pusat pemerintahan di IKN dari area glamping
- VIVA.co.id/Fikri Halim
"Nah, kalau melihat peta spasial luas seperti ini, maka kita bisa bayangkan bahwa katakanlah nantinya intervensi atau partisipasi dengan seluruh dunia usaha dan pelaku praktik pengembangan kota, bisa dilakukan untuk semua WP," ujar Imam.
Selain itu, Imam juga menjelaskan 5 tahap linimasa pembangunan IKN. Tahap I yakni dari 2022-2024, sebagai fase pemindahan tahap awal. Prioritasnya yakni membangun infrastruktur dasar utama seperti penyediaan air minum, ketenagalistrikan, TIK, serta pengelolaan sampah dan limbah untuk penduduk IKN pionir.
"Lalu membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran dan perumahan di KIPP," kata Imam.
Tahap II yakni 2025-2029, sebagai fase pembangunan IKN menjadi area inti yang tangguh. Tujuannya yakni membangun fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder, serta perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri.
Tahap III pada 2030-2034, sebagai fase melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif. Antara lain dengan membangun utilitas terintegrasi seperti kereta api (KA) dan akses Bandara Balikpapan. Lalu Tahap IV pada 2035-2039 adalah fase pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota, untuk percepatan pembangunan Kalimantan.
Kemudian Tahap ke V atau terakhir pada 2040-2045, adalah fase mengokohkan IKN sebagai 'Kota Dunia untuk Semua' melalui pembangunan angkutan massal berbasis jalan seperti KA dari IKN ke daerah mitra di sekitarnya.
"Karena kita juga perlu memahami bahwa kita tidak bisa membangun semua WP itu sekaligus. Walaupun kita juga mulai dari WP-1, tetapi WP-1 ini pun juga tetap mengikuti pentahapan yang ada, yakni 5 tahap yang ada di dalam rencana pengembangan IKN tersebut," ujarnya.
