Bukan Hasil Ngutang, Erick Thohir Tegaskan Kini PMN Berasal dari Dividen BUMN ke Negara

Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR.
Sumber :
  • KBUMN

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, penyertaan modal negara (PMN) kini tidak lagi mengandalkan utang. Dia memastikan, PMN yang diterima BUMN dalam beberapa tahun terakhir ini benar-benar berasal dari setoran dividen BUMN kepada negara. 

Erick Thohir Minta FIFA dan AFC Tak Kabulkan Keinginan Bahrain untuk Pindah Venue di Luar Indonesia

"Tadi disampaikan oleh pimpinan rapat, ini salah satu perbaikan yang luar biasa di bawah pengawasan Komisi VI, di mana selama ini tadinya PNM itu sangat bergantung dari utang negara kepada luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama-sama ketika dividen bisa membiayai PMN itu sendiri," kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Dividen.

Photo :
  • Romania Insider
Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan

Menurutnya, hal ini merupakan proses keberlanjutan sebagai buah dari pencapaian transformasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir.

Erick mengatakan, BUMN dalam lima tahun terakhir telah menyetorkan sekitar Rp 280 triliun, atau jauh lebih tinggi dari PMN yang diterima BUMN selama lima tahun terakhir yang mencapai sekitar Rp 212 triliun.

Sinergi atau Persaingan? Pembentukan Danantara dan Posisi Kementerian BUMN di Masa Depan

Dia mengatakan, 89 persen PMN digunakan BUMN untuk menjalani penugasan negara. Sedangkan untuk restrukturisasi sebesar 7 persen, dan pengembangan usaha sebesar 4 persen.

"Pimpinan dan anggota dewan terhormat ini yang tentu kita bisa paparkan angka detail keseluruhan yaitu PMN yang dibutuhkan untuk 2025 sebesar Rp 44 triliun," ujar Erick. 

Erick berharap usulan ini dapat didukung oleh Komisi VI DPR, sehingga ia pun mengajak Komisi VI untuk terus membantu mengawal implementasi penggunaan PMN. 

"Besar harapan kami mendapat dukungan dari Komisi VI dan tentu pengawasan serta juga solusi-solusi yang bisa diberikan agar kita PMN ini bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya