Erick Thohir Malam-malam ke DPR Minta Restu Suntikan PMN BUMN 2025 Rp 44,24 Triliun, Ini Rinciannya
- Mohammad Yudha Prasetya/VIVAnews
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menggelar rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu, 10 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB malam. Tujuannya yakni untuk meminta restu DPR, terkait penyertaan modal negara (PMN) di tahun 2025.
Erick berharap pihak parlemen menyetujui usulan PMN Tahun 2025 sebesar Rp 44,24 triliun, yang sebelumnya disampaikannya dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI pada Jumat, 7 Juni 2024 kemarin.
Sebab, target kontribusi dividen para BUMN di tahun 2025 dipatok lebih tinggi dari target tahun 2024, yang sebagian besarnya bakal digunakan untuk penugasan kepada BUMN-BUMN tersebut.
"Kita mau pastikan ke depan dalam transisi pemerintahan enggak ada kebingungan," kata Erick di DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Menteri BUMN Erick Thohir
- Antara
Usulan PMN untuk tahun 2025 dipastikan akan menyesuaikan dengan komposisinya masing-masing. Yakni berupa penugasan 69 persen atau setara Rp 30,4 triliun, untuk pengembangan usaha sebesar 27 persen atau setara Rp 11,8 triliun, dan restrukturisasi sebesar 4 persen atau setara Rp 2 triliun.
Dalam usulan 2025 tersebut, diketahui bahwa PMN terbesar akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 13,86 triliun, guna mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3.
"Contoh misalnya ini, jalan tol di Sumatera, masak berhenti dibangun hanya di Jawa saja. Karena kan keseimbangan ekonomi di Indonesia harus berlanjut di seluruh pulau," ujarnya.
Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Sebagai informasi, berikut adalah besaran PMN yang diusulkan Erick Thohir kepada Komisi VI DPR RI untuk tahun 2025 mendatang:
1. PMN terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 13,86 triliun, dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3,
2. PMN untuk PT ASABRI (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun, dalam rangka perbaikan permodalan,
3. PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun, dalam rangka Program Listrik Desa,
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR,
5. PMN untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru,
6. PMN untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp 2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas baru,
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya,
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 2 triliun,
9. PT Len Industri (Persero) Rp 2 triliun,
10. PT Danareksa (Persero) Rp 2 triliun,
11. PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah,
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 1,62 triliun, dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah,
13. PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang,
14. Perum Damri Rp 1 triliun,
15. Perumnas Rp 1 triliun,
16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.
