Luhut Pastikan Mulai 17 Agustus 2024 Beli BBM Subsidi Bakal Dibatasi

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 akan dibatasi, dimana pembelian BBM itu akan disesuaikan agar subsidi di dalamnya bisa tepat sasaran.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Dia mengatakan bahwa hal itu merupakan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi, guna meningkatkan penerimaan negara.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ, dan sekarang Pertamina sudah menyiapkan," kata Luhut dalam unggahannya di Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.



[dok. Instagram @luhut.pandjaitan]

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Dia menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah mendorong penggunaan bioetanol secara lebih luas. Selain untuk mengurangi polusi udara, diharapkan hal ini juga akan membantu mengurangi impor minyak yang cukup membebankan anggaran negara.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya, maka kita mau sulfurnya itu 50 lah," ujar Luhut.

Dia memastikan, semua rencana tersebut saat ini juga tengah dipersiapkan oleh pihak Pertamina. "Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," kata Luhut.

Dia berpendapat, lesunya penerimaan negara antara lain disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor, salah satunya adalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.



Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

Photo :

• VIVAnews/ Muhamad Solihin

Meskipun mengaku bahwa pemerintah telah berupaya menanggulangi masalah tersebut melalui penerapan digitalisasi dalam sektor pemerintahan dan bisnis, namun Luhut menegaskan bahwa pelaksanaannya harus bisa benar-benar membantu memperbaiki aspek penerimaan negara.

"Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Dia berpendapat, lesunya penerimaan negara antara lain disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor, salah satunya adalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.