KAI Minta Suntikan Modal Negara Rp 1,8 Triliun buat Pengadaan KRL Baru
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meminta persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 1,8 triliun untuk tahun anggaran 2025 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PMN ini salah satunya untuk pengadaan KRL baru yang biayanya 10 kali lebih mahal.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI, Salusra Wijaya mengatakan, urgensi kebutuhan pengadaan saran KRL ini dikarenakan usianya sudah di atas 30 tahun. Sehingga dibutuhkan KRL baru untuk mengatasi volume penumpang yang tumbuh pesat utamanya di masa peak hour.
"Kami mohon untuk bisa mendapatkan penyertaan modal negara tahun 2025 sebesar Rp 1,8 triliun untuk tambahan pengadaan tersebut," kata Salusra dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Selasa, 9 Juli 2024.
KRL Manggarai
- Twitter/Argo_Gede
Salusra mengatakan, terdapat perubahan skema pengadaan KRL, karena sebelumnya KRL yang diimpor bukan baru. Namun, saat ini berdasarkan Permendag tersebut tidak boleh melakukan impor bukan baru.
"Sehingga harus melalui pengadaan baru atau impor baru yang nilainya 10 kali lebih mahal," paparnya.
Selain itu, pengadaan sarana KRL Jabodetabek sampai dengan tahun 2027 membutuhkan total investasi sebesar Rp 9,2 triliun. Dengan demikian, jelasnya, PMN tersebut dibutuhkan untuk mendukung hal-hal tersebut.
"Rp 1,8 triliun untuk menjaga kapasitas keuangan KAI dan KCI dalam menjalankan penugasan pemerintah yaitu penyelenggara public service obligation khususnya angkutan penumpang KRL Jabodetabek," imbuhnya.
Merger KAI dan INKA Ditargetkan Tahun Depan, Erick Thohir Beberkan Keuntungannya
Proses merger KAI-INKA itu bisa dilakukan pada tahun 2025 mendatang, seiring kajian yang saat ini diakui Erick, masih dilakukan oleh Kementerian BUMN.
