Pemerintah Didesak Batasi Impor Plastik, Industri Petrokimia Terdampak
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengatakan, pemeritah perlu membuat kebijakan yang holistik guna membantu tumbuh kembangnya industri petrokimia di Tanah Air. Hal itu diungkapkan Sekjen, Fajar Budiono dalam diskusi 'Permendag No 8 Tahun 2024, Wujud Nyata Denormalisasi Industri Petrokimia Nasional', di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta.
Ia mengungkapkan kebijakan holistik itu adalah dari hulu di sektor petrokimia, di tahap intermediate atau tengah dimana ada industri polyester dan filament, serta untuk sektor hilir yang terdapat industri tekstil dan plastik.
"Mirisnya, suplai bahan baku dan barang jadi plastik saat ini didominasi oleh produk impor dari Negeri Tirai Bambu," kata Fajar.
Biji plastik (Polypropylene) impor ilegal
Dia mengatakan, China sangat agresif dalam membangun fasilitas produksi petrokimia, sebagai bahan baku plastik selama pandemi Covid-19. Namun, permintaan dari pasar domestik tidak cukup tinggi untuk menyerap produksi tersebut, sehingga kelebihan pasokan tidak dapat dihindari.
Di sisi lain, China juga sedang mengalami kesulitan dalam mengekspor produk bahan baku atau barang jadi plastik ke pasar utama seperti Amerika Serikat, karena sanksi perang dagang. Akibatnya, China mengalihkan ekspornya ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
"Bahan baku dan barang jadi plastik asal China mudah masuk karena para eksportir di sana mendapat insentif dari pemerintah setempat," ujar Fajar.
Dia menambahkan, produk impor tersebut semakin sulit dibendung, setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. "Para produsen plastik lokal pun kesulitan bersaing dengan produk impor dari China. Akibatnya, tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50 persen saat ini," kata Fajar
Jika peredaran bahan baku dan barang jadi plastik impor terus berlanjut, lanjut Fajar, bukan tidak mungkin pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan semakin banyak yang tutup. Hal ini tentu merugikan industri-industri lain yang banyak memanfaatkan produk plastik, seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, dan lainnya.
Fajar pun menekankan bahwa masalah banjir produk impor China tersebut bisa teratasi jika pemerintah segera memperbaiki peraturan importasi yang ada.
"Permendag No. 36 Tahun 2023 harus diterapkan kembali untuk membatasi produk impor plastik dari China," ujarnya.
Kemendag Rilis Aturan Baru soal Perdagangan Antarpulau, Pelaku Usaha Diwajibkan Lakukan Ini
Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan tata kelola perdagangan antarpulau dan pengawasan distribusi barang.
