OJK Beri Sanksi ke 28 Perusahaan Pembiayaan hingga 16 P2P Lending

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, selama Juni 2024 pihaknya telah mengenakan sanksi administratif kepada 28 Perusahaan Pembiayaan, 13 Perusahaan Modal Ventura, dan 16 Penyelenggara P2P Lending. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan bahwa sanksi itu diberikan karena mereka telah melanggar ketentuan dari OJK. 

"Selama bulan Juni 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 28 Perusahaan Pembiayaan, 13 Perusahaan Modal Ventura, dan 16 Penyelenggara P2P Lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan OJK (POJK) yang berlaku, maupun tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan," kata Agusman dalam konferensi pers, Senin, 8 Juli 2024. 

Agusman menjelaskan, pengenaan sanksi administratif ini terdiri dari 34 sanksi denda dan 53 sanksi peringatan tertulis. Dengan itu, dia berharap pelaku industri sektor PVML dapat meningkatkan aspek tata kelola yang baik. 

"OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan optimal," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Agusman mengatakan, di sektor PVML piutang pembiayaan kembali tumbuh menguat menjadi 11,21 persen yoy pada Mei 2024 menjadi sebesar Rp 490,69 triliun. 

"Pertumbuhan tersebut didukung antara lain pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna yang meningkat masing-masing sebesar 11,08 persen yoy, 8,81 persen yoy, dan 9,92 persen yoy," jelasnya.

Menteri Nusron Naikkan Kewajiban Pemberian Plasma Sawit ke Petani Oleh Perusajaan Jadi 30 Persen

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid menetapkan kenaikan kewajiban pemberian plasma kebun sawit menjadi 30 persen.

VIVA.co.id

30 Januari 2025