Permudah Izin Usaha, Satgas Harap UU Cipta Kerja Jadi Mesin Perubahan Sosial
- Dok. Istimewa
Jakarta – Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan FGD bersama dengan Guru Besar Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Satgas, Arif Budimanta, menjelaskan tujuan utama dibentuknya UU Cipta Kerja yakni reformasi struktural dengan menyederhanakan proses izin usaha.
“Diharapkan juga UU Cipta Kerja ini menjadi instrumen ataupun mesin dari perubahan sosial di Indonesia, terutama perubahan cara kerja.” Kata Arif dalam keterangannya, Jumat 5 Juli 2024.
uu cipta kerja merubah izin usaha
- vstory
Contoh perubahan cara kerja ini, menurut Arif, seperti perbedaan cara merespons setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat sehingga terjadi berbagai kemudahan dalam berwirausaha dan investasi.
“Pada akhirnya, semua kemudahan yang diberikan dan diatur dalam UU Cipta Kerja dapat berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja yang sebesar-besarnya,” Jelas Arif.
Arif berharap bahwa dengan adanya forum-forum diskusi bersama guru besar dan pakar dengan metode evidence based bisa mempercepat proses sosialisasi dan implementasi UU Cipta Kerja di kehidupan bangsa dan negara.
Selain itu, Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menegaskan bahwa perlu adanya desain kelembagaan yang baik dan kokoh sehingga bisa menerapkan prinsip serta nilai Pancasila maupun semangat dari dalam.
Dimas pun menyoroti terkait kebijakan dalam UU Cipta Kerja harus dapat menjawab masalah yang aktual, khususnya terkait tingkat pengangguran generasi muda.
“Hal ini menjadi penting, bagaimana UU Cipta Kerja ini bisa memastikan adanya Job Creation dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja, sehingga tidak ada perusahaan yang abusive power,” ujar Dimas.
Kemudian, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Baiquni, menyoroti tiga hal terkait UU Cipta Kerja dan nilai Pancasila, yaitu internalisasi nilai-nilai Pancasila, institusionalisasi, serta implementasi UU Cipta Kerja.
“Proses internalisasi nilai Pancasila pada UU Cipta Kerja tidaklah mudah, karena nilai itu perlu memberikan makna bagi kehidupan," Jelas Baiquni.
Maka dari itu, menurut Baiquni, perlu menyuarakan nilai-nilai kepada masyarakat luas yang dapat dilakukan melalui pendidikan. Selain itu, Baiquni pun menyoroti perlu adanya keselarasan dan integrasi kebijakan birokrasi antar kementerian.
“Kalau kita lihat di lapangan, seringnya kebijakan impor itu dilakukan pada saat petani panen. Padahal pemerintah pusat dapat menerapkan kebijakan pengurangan atau meniadakan impor pada saat musim panen,” Jelas Baiquni.
Kebijakan impor tersebut, menurut Baiquni justru akan membuat UMKM rentan serta sulit untuk bersaing di pasar bebas. Selanjutnya, Baiquni pun memberikan saran kepada Satgas UU Cipta Kerja untuk melakukan sinergitas di tingkat akar rumput, agar tercipta masyarakat yang mandiri dalam berwirausaha.
Kemudian, Kepala Pusat Studi Pancasila, Agus Wahyudi, menjelaskan bahwa hal yang penting dari setiap pembuatan undang-undang termasuk UU Cipta Kerja harus memiliki prinsip keadilan sosial.
Sehingga, menurut Agus, tidak ada lagi isu di luar sana yang memiliki narasi bahwa UU Cipta Kerja ini tidak memihak kepada pekerja.
Merespons hal tersebut, Subkoordinator Pemberdayaan Organisasi Pekerja/Buruh Kementerian Ketenagakerjaan, Oloan Nadeak, mengatakan bahwa dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 76 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila sudah diatur terkait hubungan yang ideal dan dinamis antara pekerja dan perusahaan.
“Tidak ada pembatasan serikat pekerja dalam perusahaan, jadi para pekerja itu bebas berserikat, kami sama sekali tidak melarang hal tersebut.” Jelas Oloan.
Ilustrasi omnibus law cipta kerja
- Istimewa
Lebih lanjut, Oloan menjelaskan bahwa pemerintah mendorong hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan, dan menjamin kelangsungan berusaha di perusahaan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
“Harapannya, sistem ketenagakerjaan di Indonesia semakin baik dan mengalami dinamika untuk memperjuangkan hak-hak dasar terutama pada kalangan pekerja.” Kata Oloan dalam sesi pemaparannya.
