Sri Mulyani Sebut Saldo Anggaran Lebih 2023 Capai Rp 459,5 Triliun, Ini Fungsinya
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pada akhir 2023 masih ada Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 459,5 triliun. Adapun SAL pada awal 2023 senilai Rp 478,9 triliun.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.
"SAL awal 2023, Rp 478,9 triliun, terdapat penggunaan SAL sebagai sumber pendanaan APBN TA 2023 Rp 35,0 triliun. Setelah memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir 2023 menjadi Rp 459,5 triliun," kata Sri Mulyani di DPR, Kamis, 4 Juli 2024.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Bendahara Negara ini menjelaskan, SAL merupakan instrumen penting dalam pengelolaan APBN. Sebab SAL berfungsi sebagai bantalan pengaman yang efektif untuk melindungi APBN dan perekonomian Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan.
"SAL tersebut menjadi instrumen penting dalam pengelolaan APBN sebagai bantalan pengaman yang efektif melindungi APBN dan perekonomian Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan, tekanan, dan ketidakpastian lingkungan global dan domestik pada tahun 2024," jelasnya.
Adapun untuk realisasi pembiayaan 2023 tercatat sebesar Rp 356,7 triliun atau 74,32 persen dari APBN yang sebesar Rp 479,9 triliun. Realisasi pembiayaan ini menurun Rp 234,3 triliun atau 39,65 persen dibandingkan dengan realisasi pembiayaan 2022.
Kemudian, pada 2023 terdapat defisit sebesar Rp 337,3 triliun atau 1,61 persen dari PDB. Menurutnya, defisit itu lebih rendah dari target APBN 2023 yang sebesar 2,27 persen PDB, dan lebih kecil dibandingkan defisit 2022, yaitu 2,35 persen PDB.
"Dengan defisit dan realisasi pembiayaan tersebut, terdapat SiLPA Rp 19,4 triliun, menurun signifikan jika dibandingkan dengan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 2022 Rp 130,6 triliun," terangnya.
Menurut Sri Mulyani, penurunan SiLPA ini menunjukkan komitmen bahwa pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga menghasilkan besaran SiLPA yang minimal.
