Indef Soroti Belanja Pemerintah Didominasi Pembayaran Bunga Utang dan Belanja Pegawai
- VIVA/Fikri Halim
Jakarta – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menyoroti komposisi belanja pemerintah pusat saat ini yang masih didominasi oleh pembayaran bunga utang dan belanja pegawai. Sementara, belanja modal terus menurun setiap tahunnya.
Dia mengatakan, di tahun 2024 ini pemerintah akan membayar bunga utang yang mencapai sebesar Rp 497,3 triliun, atau meningkat 11,55 persen dari realisasi pembayaran bunga utang di tahun 2023 yang sebesar Rp 439,88 triliun.
"Beban bunga utang tersebut sudah cukup membebani ruang fiskal yang semakin terbatas, di samping adanya kewajiban pemerintah membayar utang jatuh tempo," kata Eko dalam Diskusi Publik Indef: 'Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang', Kamis, 4 Juli 2024.
Ilustrasi aparatur sipil negara atau ASN
- Ist
Sementara, apabila dibandingkan dengan anggaran belanja negara, pembayaran bunga utang tersebut setara 14,96 persen dari anggaran belanja negara tahun ini yang mencapai Rp 3.325,1 triliun.
"Di sisi lain, upaya meningkatkan penerimaan negara juga semakin tidak mudah di saat ekonomi global melambat dan harga komoditas melesu," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Program Indef, Eisha M. Rachbini mencatat, pada tahun ini jumlah proporsi pembayaran bunga utang dalam belanja pemerintah juga meningkat dari 19 persen pada tahun 2023 menjadi 20,3 persen pada tahun 2024. Sedangkan, belanja modal turun menjadi 10 persen, dibandingkan tahun 2023 yang mencapai sebesar 11,3 persen.
"Seharusnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah paling banyak disalurkan melalui belanja modal, karena hal itu akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Eisha.
Dia mencontohkan pada 2023 lalu, proporsi anggaran belanja pegawai tercatat sebesar 18,8 persen, pembiayaan bunga utang sebesar 19 persen, sementara proporsi belanja modal hanya sebesar 11,3 persen.
"Untuk 2024 dan 2025 ketika kita tahu akan ada banyak utang jatuh tempo, dan ini dirasa masih cukup tinggi dibandingkan belanja pegawai atau belanja modal," ujarnya.
