Sri Mulyani Sebut Aset Negara Capai Rp 13.072,8 Triliun per 31 Desember 2023

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan aset negara hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp 13.072,8 triliun. Aset itu naik 6,06 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 12.325,45 triliun berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 yang telah diaudit.

Satgas BLBI Baru Sita Aset Rp38,2 Triliun dari Target Rp 110 Triliun

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

"Posisi keuangan Pemerintah ditunjukkan dalam neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset Rp 13.072,8 triliun," kata Sri Mulyani, Kamis, 4 Juli 2024.

Masa Tugas BLBI Bakal Diperpanjang, Menko Hadi Tegaskan Masih Banyak PR

Gedung Kementerian Keuangan RI.

Photo :
  • VIVA/Andry Daud

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa total kewajiban negara per akhir 2023 sebesar Rp 9.536,7 triliun, Kemudian ekuitas sebesar Rp 3.536,1 triliun atau naik tipis dari Rp 3.404,89 triliun.

Hadi Tjahjanto Serahkan Aset Eks BLBI ke 9 K/L, Nilainya Capai Rp 2,77 Triliun

"Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas," jelasnya.

Di sisi lain, dalam Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 tercatat pendapatan operasional sebesar Rp 3.083,2 triliun, dan beban operasional sebesar Rp 3.111,7 triliun, yang membentuk defisit dari kegiatan operasional Rp 28,4 triliun.

Di samping itu, Bendahara Negara itu mengatakan bahwa terdapat surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp 60,1 triliun, yang membentuk surplus LO tahun 2023 sebesar Rp 31,6 triliun. 

"Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya