Dongkrak Penerimaan Negara Buat Bayar Utang, Ini 3 Saran Indef Buat Pemerintah

Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, warisan utang yang harus dipikul pemerintah Indonesia selanjutnya tercatat mencapai Rp 8.353,02 triliun per Mei 2024.

Di mana, tengat waktu jatuh tempo di rentang tahun 2025-2029 mencapai sekitar Rp 3.749 triliun, dan sebesar Rp 800 triliun di tahun depan.

"Kita punya warisan hutang yang luar biasa. Per Mei 2024 itu kita punya hutang Rp 8.353,02 triliun, di mana akan jatuh tempo pada tahun 2025-2029 itu sekitar Rp 3.749 triliun. Sementara tahun depan itu Rp 800 triliun dulu," kata Esther dalam Diskusi Publik Indef: 'Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang', Kamis, 4 Juli 2024.

Karenanya, Esther pun menegaskan apabila pemerintah Indonesia mendatang tidak mengimbangi kondisi tersebut dengan kapasitas penerimaan negara yang semakin meningkat, maka masalah keuangan negara yang harus dihadapi pun akan menjadi sangat besar. "Apakah negara ini akan mengalami stroke yang ketiga? Semoga tidak," ujar Esther.

Dia pun menekankan, alternatif-alternatif sumber pendanaan sangat diperlukan untuk membiayai program-program mercusuar milik pemerintah, yang biayanya sangat fantastis. Misalnya seperti program IKN dengan anggaran sebesar Rp 466 triliun, yang berasal dari pembiayaan APBN sebesar Rp 89,4 triliun, KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, serta BUMN dan BUMD sebesar Rp 123,2 triliun.

Selain itu, ada pula Program Makan Siang Gratis yang dianggarkan sekitar Rp 450 triliun, dimana sebesar Rp 71 triliunnya sudah ditetapkan untuk tahun pertamanya.

"Nah, sehingga ini membuat pemerintah kedepan mau tidak mau, suka tidak suka, harus men-generate income lebih untuk memperluas kapasitas ruang fiskal demi membiayai program-program yang sangat fantastis tersebut," kata Esther.

Hal itu bahkan belum termasuk program-program lain yang juga akan dijalankan di luar IKN dan Program Makan Siang Gratis, seperti misalnya program pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Sehingga, lanjut Esther, Indef pun menyarankan 3 syarat yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut.

Pertama yakni bahwa pemerintah RI selanjutnya harus bisa memprioritaskan program-program yang bisa memberikan multiplier effect secara luas dan jangka panjang, misalnya melalui upaya penguatan sumber daya manusia (SDM).

"Yang kedua penguatan modal, dan yang ketiga adalah transfer teknologi dari negara-negara yang sudah maju, hanya tiga itu syaratnya," ujarnya.

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

VIVA.co.id

21 November 2024