Digitalisasi Pembayaran Warteg Sudah Sejauh Mana?
- VIVA/Wilibrodus
Jakarta – Penggunaan transaksi digital untuk pembayaran di warteg, masih sangat minim. Itu dikatakan Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara). Ada beberapa kendala sehingga program ini lambat.
Ketua Kowantara, Mukroni mengatakan, masih sedikit warteg yang menggunakan metode pembayaran QRIS. Termasuk yang anggotanya juga.
"Kurang dari 5 persen karena beberapa alasan. Salah satunya tidak semua warteg memiliki akses ke teknologi seperti smartphone atau perangkat untuk memindai QR code," ujar Mukroni saat dihubungi, dikutip Kamis 4 Juli 2024.
Kendala lain jelas dia, tidak semua pelanggan punya aplikasi pembayaran digital di handphone mereka. QRIS butuh koneksi internet untuk transaksi. Tetapi di beberapa daerah, aksesnya masih terbatas dan tidak stabil. Akibatnya mengganggu proses pembayaran.
"Pemilik warteg dan pelanggan perlu memahami cara menggunakan QRIS. Ini termasuk cara mengunduh aplikasi yang mendukung QRIS, membuat akun, dan melakukan pembayaran. Pendidikan dan sosialisasi mengenai penggunaan QRIS menjadi penting," terang Mukroni.
Meskipun biaya transaksi QRIS relatif kecil, menurut Mukroni, bagi pemilik warteg yang beroperasi dengan margin keuntungan yang sangat tipis, biaya tambahan ini bisa menjadi beban.
Kekhawatiran lain adalah keamanan digital serta penipuan. Sehingga pemilik warteg menjadi ragu untuk penggunaan pembayaran digital ini. Edukasi diperlukan untuk membangun kepercayaan.
"Banyak pelanggan warteg yang lebih terbiasa dengan transaksi tunai dan mungkin ragu untuk beralih ke metode pembayaran digital. Sedangkan manfaatnya, efisiensi dalam transaksi, pencatatan keuangan yang lebih baik, dan potensi untuk menarik pelanggan yang lebih muda yang lebih nyaman dengan pembayaran digital," jelas Mukroni.
Dia berharap adanya kampanye edukasi yang intensif tentang manfaat dan cara penggunaan QRIS. Dia juga mengusulkan ada diskon biaya transaksi untuk warteg yang menggunakan ini.
Kowantara berharap ada penawaran paket layanan yang menarik bagi warteg. Apakah itu perangkat gratis hingga biaya transaksi yang lebih rendah.
Pihaknya juga mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung penggunaan QRIS. Seperti ada intensif pajak bagi warteg yang menggunakan QRIS, hingga regulasi yang mudah. Untuk itu, jelas dia, perlu promosi besar-besaran juga.
"Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat membantu mengatasi hambatan yang ada dan mendorong adopsi QRIS di warteg, sehingga transaksi menjadi lebih efisien dan tercatat dengan baik, serta membantu mengintegrasikan warteg dan Kowantara dalam ekosistem keuangan digital," kata Mukroni.
Praktisi bidang teknologi keuangan digital, Indra menilai memang diperlukan untuk mensosialisasikan dan memberi Pendidikan tentang transaksi digital ini.
“Beberapa waktu lalu Bank Indonesia mengatakan sosialisasi dan edukasi tentang QRIS menjadi tanggung jawab bersama, baik dari sisi literasi sampai pencegahan penyalahgunaan. Saya melihat semua stakeholder termasuk merchant sedang berjalan ke arah sana, sangat positif,” kata Direktur Utama perusahaan merchant aggretator, PT Trans Digital Cemerlang (TDC) itu.
Penggunaan QRIS bagi warteg, menurut Indra adalah keniscayaan dalam era digital. Sebab digitalisasi memberi kemudahan akses. Diyakininya ke depan akan semakin membaik.
Komitmen pemerintah terhadap jaringan internet menurutnya saat ini sudah cukup baik dan menyentuh ke daerah. Bahwa Konwantara ingin ada pendampingan dan pelatihan soal keuangan ke pelaku UMKM, Indra meyakini banyak perusahaan sistem keuangan digital bersedia melakukannya.
“Edukasi pengunaan QRIS menjadi salah satu prioritas perusahaan kami, dan sudah berjalan, salah satunya kepada UMKM di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir, saya meyakini berlaku juga buat perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, termasuk mengarah ke warteg, ini soal momentum saja,” jelasnya.
Menurut Indra, perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital ke warteg harus yang sudah ISO 9001:2015 tentang managemen mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Managemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang sistem keamanan Informasi.
Perusahaannya saat ini sudah memiliki ketiga ISO dan terus melakukan sosialisasi mencakup pengembangan sistem keuangan (POS dan ERP), Fasilitator transaksi keuangan digital (payment aggregator), hingga konsultasi keuangan kepada UMKM.
TDC punya 3 produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Ketiganya masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, sistem informasi teritegrasi, dan kemudahan pencatatan toko dan bistro.
“Penting buat warteg mengetahui jati diri perusahaan penyedia sistem transaksi digital atau perusahaan yang akan memberikan pendampingan keuangan, salah satunya kepemilikan tiga ISO diatas, itu salah satu proteksi terhadap kekhawatiran warteg tentang penipuan,” jelasnya.
Perkuat Jaringan Internet dan Aturan Hukumnya, Banyak Usaha Kecil Pakai Pembayaran Digital
Pemerintah, diminta untuk memperkuat jaringan internet agar tetap stabil hingga ke berbagai wilayah. Selain itu juga aturan hukum. Sebab digitalisasi permudah masyarakat.
