Kendaraan Listrik Jadi Transportasi Utama di IKN, Bos Hyundai Sebut Gambaran Masa Depan
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Executive Chairman and Chief Executive Officer of Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengkhususkan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV), sebagai alat transportasi utama di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meskipun mengaku tak terkejut dengan kebijakan tersebut, namun Chung mengakui bahwa hal ini menunjukkan bahwa pola kepemimpinan yang ada di Indonesia sangat berorientasi masa depan.
"Baru-baru ini, saya mendengar kendaraan listrik akan menjadi transportasi utama di Ibu Kota baru Nusantara (IKN). Ini adalah kepemimpian masa depan, tetapi bukan hal yang mengejutkan," kata Chung secara virtual, Rabu, 3 Juli 2024.
Dia menilai, langkah ini merupakan contoh keberhasilan Indonesia dalam menunjukkan kepemimpinan inovatif, yang tidak kenal lelah di baik di kawasan maupun secara global. "Dengan jalan yang penuh dengan potensi yang tidak terbatas," ujarnya.
Karenanya, Chung mengakui bahwa Hyundal Motor Group terus menantikan kesempatan untuk memperdalam kemitraan antara Hyundai dengan pemerintah Indonesia.
"Tujuannya supaya Hyundai bisa turut menjelajahi batas baru untuk mobilitas, dari solusi hidrogen yang tersirkulasi hingga mobilitas udara masa depan," kata Chung.
Dia memastikan, Hyundai Motor Group akan melakukan navigasi di masa depan, dengan semangat 'Membuka jalan baru'. Sebab menurutnya Indonesia dan Hyundai Motor Group adalah mitra yang tidak terelakkan.
Terlebih, lanjut Chung, Hyundai juga selalu berupaya untuk melangkah ke depan, demi mewujudkan nilal-nilai di masa depan.
"Kami telah menunjukkan kemampuan untuk membangun masa depan cerah, di mana kami dan pelanggan kami dapat bermimpi dan meraih impian yang lebih besar. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi atas segala dukungannya yang kuat, dan kami sangat mengapresiasi visi Bapak Presiden," ujarnya.
Pindah IKN Jadi Faktor Pertimbangan Anggota DPR Tak Dapat Rumah Dinas
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar mengungkapkan rencana pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu pertimbangan DPR periode 2024-2029 tak dapat rumah dinas
