Soedradjad Djiwandono Yakin Defisit Tak Lebih 2,5% Meski Ada Program Makan Bergizi Gratis
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Guru Besar Bidang Ekonomi Internasional Nanyang Technological University Singapura dan Gubernur Bank Indonesia Periode 1993-1998, Soedradjad Djiwandono merespons soal isu presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo dikabarkan akan menjaga target defisit tidak lebih dari 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Langkah itu disebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan terhadap janji-janji kampanyenya, salah satunya yakni program makan bergizi gratis.
"Saya kira enggak terlalu susah kalau itu ya. Artinya dengan program yang sudah ada boleh dikatakan terjamin bahwa defisit tidak akan melebihi 2,5 persen dari yang sudah dijanjikan," kata Soedradjad saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.
Mantan Gubernur Bank Indonesia 1993-1998, Soedradjad Djiwandono
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Menurut Soedradjad, jika nantinya defisit dan rasio utang tersebut naik maka akan menekan fiskal. Namun, dia meyakini defisit APBN pemerintahan Prabowo-Gibran tidak melebihi 3 persen.
"Ya kalau sampai naik ya iya. Tapi dikatakan dengan program-program ini enggak akan meningkat dari 2,5 persen," imbuhnya.
Adapun Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sendiri telah menyepakati bahwa target defisit RAPBN 2025 dalam rentang 2,29 persen hingga 2,82 persen dari PDB.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan dijaga di bawah 3 persen. Hal ini menjadi komitmen pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3 persen. Ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo, beliau juga memberikan keyakinan, arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Sri Mulyani menuturkan, APBN transisi ini harus terus dikoordinasikan dan disinkronkan dengan pemerintahan yang akan datang, yakni Prabowo-Gibran.
"APBN transisi memang harus terus dikomunikasikan dikoordinasikan, disinkronkan, antar pemerintah saat ini yang menyusunnya dengan pemerintahan yang akan mendatang, yaitu presiden terpilih dan wapres terpilih pak Prabowo dan Gibran. Ini yang kami lakukan," jelasnya.
