Menkes Sebut Harga Obat di Indonesia 5 Kali Lebih Mahal dari Malaysia
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengugkapkan bahwa harga obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia sangat mahal. Bahkan, kata dia, harga obat di Indonesia lima kali lebih tinggi dibanding Malaysia.
Hal tersebut diungkap Menkes Budi usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang di Istana Negara, membahas mahalnya sejumlah alat kesehatan hingga obat di Tanah Air.
"Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu tiga kali, lima kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya, 300 persen kan (sampai) 500 persen," kata Budi Gunadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 2 Juli 2024.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, The Interview
- VIVA/M Ali Wafa
Budi Gunadi menjelaskan, bahwa harga obat-obatan menjadi sangat tinggi di Indonesia disebabkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan perdagangannya.
Budi Gunadi juga ingin pengelolaan harga obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia dijelaskan secara transparan.
"Ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya. Ada juga kita mesti bikin supaya lebih transparan, ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan," ujar Budi Gunadi.
Lanjut Budi Gunadi, nantinya pemerintah juga akan membayar seluruh tanggungan biaya kesehatan jika harganya sangat mahal, meski ada BPJS Kesehatan. Ia berharap agar pemerintah dapat mencari solusi untuk biaya pajak alat kesehatan dan obat-obatan di Indonesia.
"Kan ujung-ujungnya yang beli juga pemerintah. Nanti kalau layanan kesehatan ini kan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi, balik lagi kalau mahal pemerintah yang akan bayar. Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin," jelas dia.
Saat ini, kata dia, pihaknya sedang berkoordinasi dengan asosiasi industri kesehatan untuk mencari solusi terkait hal ini. Ia menilai bila harga obat di luar negeri murah, harga obat di Indonesia juga bisa murah.
"Memang butuh koordinasi. Yang tahu kan menteri teknisnya, kan harus ngomong dengan Menteri Perindustrian yang nanti ngatur, kemudian juga kita mengusulkan ke Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah, koordinasi itu yang di Indonesia kan mahal ya," tuturnya.
