Luhut Diperintah Jokowi Bentuk Task Force Buat Family Office, Ini Tugasnya
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku diperintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk task force. Yang nantinya, bertugas dalam menyiapkan Family Office di Indonesia.
Hal itu disampaikan Luhut usai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat pada Senin, 1 Juli 2024 terkait rencana pembentukan Wealth Management Center atau Family Office.
Family Office merupakan perusahaan swasta yang akan mengatur atau mengelola kekayaan satu keluarga maupun seorang individu kaya.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan
- Instagram @luhut.pandjaitan
"Presiden memberikan arahan, saya diminta siapkan task force ini dalam satu bulan ke depan," kata Luhut dikutip dari unggahan di akun instagramnya, Selasa, 2024.
Luhut berharap, dalam waktu dua sampai tiga minggu ke depan dirinya bisa mendapatkan hasil dari task force pembangunan Family Office tersebut.
"Saya harap instruksi Presiden juga sama, 2-3 minggu ke depan kita bisa kerucutkan hasil task force ini. Kita akan lihat EODB kita diperbaiki, insentif pajak, apa yang mau diberikan, financial system-nya harus kita adjust. Legal framework-nya kayak apa karena orang kan maunya supaya common law, bagaimana kita bisa atur itu," ucapnya.
Berdasarkan data dari The Wealth Report, kata Luhut populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3 persen selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.
"Berangkat dari trend tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari Family Office global," kata Luhut.
Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan
- istimewa
Dikatakan Luhut, ada sekitar US$11,7 triliun dana kelolaan Family Office di dunia. Adapun Family Office, kata Luhut bisa dijadikan salah satu upaya menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dengan memiliki family office, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal," pungkas dia.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
