Cegah Antrean Panjang, MRT Jakarta Sistem Baru Pembelian Tiket
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – PT MRT Jakarta (Perseroda) berencana untuk menerapkan sistem pembayaran menggunakan tokenisasi alias naik dulu baru bayar kemudian. Sebab, dengan sistem pembayaran ini akan menjadi salah satu cara mengatasi antrean panjang.
Digital and Information Technology Infrastructure Business Department Head MRT Jakarta, Ezron Yotham Sinaga mengatakan terkait hal itu saat ini masih dalam rencana pengembangan.
"Bagaimana kita tokenisasi yang penting token dulu, valid dulu, nanti pembayaran di belakang. Nah, itu semua bisa kita terapkan dengan digitalisasi Itu kita lagi pikirkan, kita lagi kembangkan, soon to be kita harus segera launching hal itu mudah-mudahan tahun ini," kata Ezron dalam media briefing MRTJ Fellowship Rabu, 26 Juni 2024.
Dia menjelaskan, sistem ini bukan lah hal yang baru, pasalnya beberapa negara sudah menerapkan pembayaran ini. Beberapa di antaranya di Singapura dan Jepang.
Transportasi umum MRT di Jakarta.
"Mereka tap in dulu, sebenarnya mirip kayak kartu kredit sih tapi kartu kredit yang di luar negeri. Tap in nanti bayarnya ketika kita pergi potongan Rp 14 ribu nanti kita sudah jalan-jalan 10 meter baru dia di charge pembayangannya. Setidaknya tidak terjadi transaksi cepat pada saat itu Itu yang kita pikirkan how to-nya," jelasnya.
Di sisi lain, Ezron meyakini meskipun digitalisasi pembayaran semakin berkembang namun, penggunaan kartu pembayaran elektronik tidak akan hilang. Sebab ada beberapa segmen masyarakat yang memanfaatkan sistem pembayaran itu.
MRT Jakarta
- Istimewa
"Kita percaya sih mbak orang yang suka kartu pasti ada. Kayak orang tua saya tuh nggak ngerti pakai handphone pasti ada segmennya kita percaya itu. Makanya dari MRT Kita nggak boleh menghapus kartu, kartu nggak boleh dihapus tetap ada," tegasnya.
Adapun Ezron mengatakan, transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik masih dominan bila dibandingkan digital atau QRIS. Dia mencatat, sebanyak 80 persen pengguna masih menggunakan sistem pembayaran uang elektronik.
Pemerintah Disarankan Bikin Aturan Untuk Patenkan Pembayaran Digital
Pemerintah disarankan untuk membuat aturan agar lebih menegaskan terkait dengan sistem pembayaran digital. Apalagi penggunaan sudah banyak dilakukan di berbagai wilayah.
