OJK Pastikan Layanan Perbankan RI Aman Usai Server Pusat Data Nasional Diretas
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan layanan perbankan Indonesia aman. Sebab, saat ini tengah terjadi serangan ransomware pada Server Pusat Data Nasional (PDN).
“Tidak (ada masalah), kita tidak masuk ke sistem itu,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Kompleks DPR RI, Rabu, 26 Juni 2024.
Dian mengatakan, saat ini sistem keamanan perbankan RI sudah memadai. Hal ini seiring dengan perbaikan yang sudah dilakukan, sejak kejadian serangan siber yang menimpa PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk pada tahun lalu.
"(Sistem IT perbankan) sudah sejak kejadian dulu BSI, kami sudah banyak sekali melakukan perubahannya. Aturan maupun enforcement itu sudah semakin kuat. Jadi, kan sudah banyak aturan yang kami keluarkan, yang namanya resiliensi itu sudah kami tangani dengan baik lah," ujarnya.
Pengecekan pemeriksaan imigrasi manual di bandara seotta lantaran gangguan server PDN
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Selain itu, Dian mengatakan bahwa pihaknya sudah menempatkan pengawas IT di lapangan. Dalam hal ini mereka bertugas melakukan pengecekan secara rutin terhadap layanan digital perbankan.
Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian mengatakan server Pusat Data Nasional (PDN) terkena serangan siber ransomware terbaru. Itu yang membuat PDN dalam beberapa hari ini mengalami gangguan
"Insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cipher ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lock bit 3.0," kata Hinsa di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin, 24 Juni 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Hinsa mengatakan bahwa server PDN yang terkena ransomware itu berada di Surabaya. "Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang ada di Surabaya," ujarnya.
Pada kesempatan lain, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa hacker (peretas) meminta uang tebusan senilai US$8 juta atau setara Rp 131,1 miliar. Budi Arie menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan uang tuntunan tersebut.
