Kondisi Industri Tekstil Kritis, Pengusaha Dorong Pemerintah Beri Perlakuan Khusus
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut bahwa kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Tanah Air saat ini sedang berada dalam fase kritis.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mendorong pemerintah agar bisa memberikan bantuan serta perlakuan khusus bagi industri tekstil dalam negeri.
"Industri TPT harus dibantu karena saat ini kondisinya sangat kritis. Sehingga mereka harus diperlakukan khusus, karena mereka enggak ada kendala dari segi impor bahan baku penolong tapi (terkendala di) finished goods," kata Shinta di acara Kajian Tengah Tahun Indef 2024: 'Presiden Baru, Persoalan Lama', Selasa, 25 Juni 2024.
Ilustrasi tekstil/baju/pakaian.
- Freepik/jcomp
Dia mengatakan, saat ini tengah terjadi fenomena anjloknya permintaan di industri TPT, baik dari dalam maupun luar negeri. Meski demikian, Shinta menilai bahwa salah satu hal yang saat ini sangat disorot adalah impor ilegal baju jadi yang tengah membanjiri Indonesia.
Sehingga, Dia pun memastikan bahwa saat ini, Apindo bersama pemerintah masih terus berkoordinasi guna mengatasi masalah tersebut.
"Ada masalah dengan illegal import, dan ini yang sekarang kita coba bantu atasi. Karena masalah ini jelas harus diatasi," ujar Shinta.
Dari sisi pemerintah sendiri sebenarnya pernah mengeluarkan peraturan untuk membantu industri TPT, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Shinta mengatakan, kala itu industri TPT sempat terbantu dengan adanya regulasi tersebut, meskipun ada juga sejumlah industri lain yang impornya terkendala akibat beleid itu.
"Makanya, awalnya pemerintah mengeluarkan Permendag No. 36/2023 itu mengubah dari post border ke border. Itu membantu TPT, tapi industri lain banyak terkendala waktu itu dari segi impornya," ujarnya.
Respons Pengusaha soal Rencana Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China
Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) merespons terkait rencana pengenaan bea masuk hingga 200 persen produk impor China.
